Cryptocurrency Kena PPh 5%

KIEV, DDTCNews – Pemerintah memutuskan memberlakukan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% atas transaksi maupun investasi pada cryptocurrency. Tak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan pungutan ‘military charge’ senilai 1,5% untuk pendanaan militer Ukraina.

Anggota Parlemen Ukraina Oleksiy Mushak mengatakan anggota parlemen bersama pemerintah dan para pengamat kripto tengah merumuskan rancangan aturan pajak terhadap mata uang digital. Menurutnya kebijakan ini hanya akan berlaku temporer.

“Sejumlah deputi yang dipimpin oleh anggota parlemen kraina Oleksiy Mushak tengah merumuskan rancangan kebijakan pajak pada cryptocurrency yang hanya bersifat sementara dari 2019 hingga 2025,” katanya di Kiev, Jumat (10/8).

Dalam rancangan aturan pajak cryptocurrency, tim perumus telah mengatur pengenaan pajak yang hanya dikenakan pada aktivitas tertentu. Maka tidak seluruh aktivitas yang berkenaan dengan cryptocurrency bisa dipajaki.

Adapun tarif PPh 5% berlaku pada selisih antara harga beli dengan harga jual, begitu pula pada aktivitas investasi aset digital ini. Pemajakan ini juga berlaku pada saat cryptocurrency dijadikan alat pembayaran untuk barang maupun jasa, termasuk properti.

“Pengenaan PPh 5% tidak berlaku atas transaksi crypto-to-crypto. Berdasarkan rancangan aturan itu, industri cryptocurrency Ukraine memberi dukungan positif terhadap pemungutan tersebut,” tegasnya.

Rancangan aturan PPh 5% itu pun telah mendapat dukungan pula dari Dewan Stabilitas Keuangan Negara. Ke depannya, pasar cryptocurrency di Ukraina akan ditangani oleh National Securities and Stock Market Commission (NSSMC).

Di samping pengenaan PPh 5% atas cryptocurrency, pemerintah juga akan mengenakan pungutan 1,5% terhadap wajib pajak orang pribadi. Pungutan yang dikenal dengan military charge ini merupakan donasi untuk membiayai militer Ukraine yang sedang bertugas dalam konflik militer di Timur. (Gfa/Amu)