Coretax DJP: Bukti Potong Tersedia, Termasuk yang Diterima Tanggungan

JAKARTA, DDTCNews - Saat coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, seluruh bukti potong PPh nantinya tersedia pada portal wajib pajak DJP.

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan bukti potong PPh yang dimaksud termasuk bukti potong PPh yang diterima oleh tanggungan wajib pajak. Seperti diketahui, Indonesia mengenal konsep satu kesatuan ekonomi dalam keluarga sehingga dikenal istilah family tax unit.

“Pelaporan … pada sistem coretax memiliki sejumlah perbedaan …, antara lain … bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan data unit keluarga,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Kamis (11/7/2024).

DJP mengatakan family tax unit adalah kepala keluarga beserta anggota keluarga yang hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan pada kepala keluarga dan anggota keluarga yang menjadi bagian dari penghitungan PTKP dalam SPT Tahunan PPh kepala keluarga sesuai UU PPh.

Adapun Pasal 7 ayat (1) UU PPh memuat ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) per tahun yang diberikan untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak yang kawin, serta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

Kemudian, masih pada pasal yang sama, ada tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Adapun jumlahnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat CTAS diterapkan, bukti potong pajak dapat langsung diterima oleh wajib pajak secara real time. Simak pula ‘Coretax DJP, Wajib Pajak Nanti Bakal Terima Bukti Potong PPh Real Time’.

Dalam sistem saat ini, pada DJP Online, otoritas juga sudah menyediakan menu Lapor – Pra Pelaporan. Namun, DJP Online belum mengakomodasi unduh (download) bukti potong PPh dari perusahaan tempat pegawai berstatus istri yang menggunakan NPWP gabung dengan suami.

DJP mengatakan fitur pada DJP Online masih itu dalam tahap pengembangan. Implikasinya, belum semua bukti potong juga dapat ditampilkan dalam fitur tersebut. Saat ini, fitur yang tersedia masih hanya memunculkan untuk jenis pajak PPh Pasal 21. (kaw)