KOREA SELATAN

CEO di Korsel Minta Pemerintah Perbaiki Ekonomi Daripada Naikkan Pajak

Syadesa Anida Herdona | Rabu, 23 Februari 2022 | 18:00 WIB
CEO di Korsel Minta Pemerintah Perbaiki Ekonomi Daripada Naikkan Pajak

Penumpang memakai masker pelindung untuk mencegah terkena penyakit virus korona (COVID-19) duduk di dalam sebuah bus di Seoul, Korea Selatan, Selasa (4/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-Ji/hp/cfo
 

SEOUL, DDTCNews – Mayoritas CEO di Korea Selatan mendesak pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak melalui penguatan ekonomi. Kalangan pengusaha menilai perbaikan iklim ekonomi perlu dilakukan ketimbang menggenjot penerimaan pajak atas kegiatan bisnis.

Tercatat sebanyak 70% dari total 252 CEO di Korea Selatan menyuarakan hal tersebut. Pendapat ini didapat dari hasil survei yang diselenggarakan oleh Korea Chamber of Commerce and Industry (KCGI).

“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas pemerintah. Setelahnya, pemerintah dapat mengubah kebijakan pajak baru kemudian memberikan berbagai insentif pajak bagi para pelaku bisnis,” berikut hasil survey KCGI, dikutip Rabu (23/2/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Merespons dampak kerugian akibat Covid-19, sebanyak 52,9% responden menjawab insentif pajak harus diberikan pemerintah. Insentif pajak yang diberikan dapat membantu pelaku bisnis untuk bangkit sehingga mampu mempekerjakan pekerja atau mempertahankan pekerja yang telah ada.

Para CEO juga mendesak pemerintah untuk menurunkan pajak perusahaan. Tak hanya itu, pemerintah juga dituntut untuk memperluas dukungan bagi perusahaan rintisan, menurunkan pajak atas warisan, dan membuat kebijakan atas pemajakan bagi perusahaan Korea dan perusahaan asing.

Dilansir hrmasia, sebanyak 70% responden mengatakan jika kenaikan tarif pajak hanya dapat diberikan apabila ekonomi telah pulih. Di sisi lain, sebanyak 4,4% responden setuju bahwa kenaikan tarif pajak harus dilakukan sesegera mungkin.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Menurut perwakilan KCGI, kebijakan pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak pengeluaran negara pada bidang kesejahteraan tak terhindarkan. Apalagi saat ini tingkat kelahiran di Korea Selatan menurun, menyisakan populasi yang terus menua.

“Untuk selanjutnya, pemerintah harus membuat kebijakan pajak yang mampu mendukung bisnis dibandingkan menaikkan tarif pajak yang bersifat sementara,” tambah perwakilan KCGI. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN