EDUKASI PAJAK

Cek di Sini! Kumpulan Naskah Peraturan Perpajakan Berbahasa Inggris

Redaksi DDTCNews | Kamis, 05 Januari 2023 | 10:00 WIB
Cek di Sini! Kumpulan Naskah Peraturan Perpajakan Berbahasa Inggris

Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Perpajakan DDTC telah merilis naskah peraturan-peraturan seputar perpajakan dalam versi bahasa Inggris.

Mulai dari surat edaran (SE), keputusan dirjen pajak (KEP dirjen pajak), peraturan dirjen pajak (PER dirjen pajak), keputusan menteri keuangan (KMK), peraturan menteri keuangan (PMK), hingga peraturan pemerintah (PP).

Ketersediaan naskah peraturan dalam bahasa Inggris ini dihadirkan sebagai salah satu upaya Perpajakan DDTC untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Anda dapat membaca naskah peraturan bahasa Inggris di Perpajakan DDTC dengan memencet tautan di bawah ini.

  1. PP 93/2010 atau Government of The Republic of Indonesia Regulation Number 93 of 201
    Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan,Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
  2. PMK 79/PMK.03/2008 atau Minister of Finance of The Republic of Indonesia Regulation Number 79/PMK.03/2008
    Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
  3. KEP-537/PJ./2000 atau Director General of Taxes Decree Number KEP-537/PJ./2000
    Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu
  4. KMK 416/KMK.04/1996 atau Minister of Finance of The Republic of Indonesia Decree Number 416/KMK.04/1996
    Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
  5. KMK 475/KMK.04/1996 atau Minister of Finance of The Republic of Indonesia Decree Number 475/KMK.04/1996
    Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan dalam Negeri
  6. PP 50/2022 atau Government of The Republic of Indonesia Regulation Number 50 of 2022
    Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  7. PP 49/2022 atau Government of The Republic of Indonesia Regulation Number 49 of 2022
    Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean
  8. PP 55/2022 atau Government of The Republic of Indonesia Regulation Number 55 of 2022
    Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Perpajakan DDTC berkomitmen menghadirkan beberapa peraturan turunan populer lainnya dalam bahasa Inggris yang terus diperbarui secara berkala.

Anda bisa mengajukan permintaan peraturan terjemahan bahasa Inggris yang diperlukan dengan mengisi formulir berikut https://bit.ly/requestenglishPID.

Apabila terdapat kendala atau pertanyaan, silakan menghubungi Perpajakan DDTC melalui WhatsApp: 0813-8080-4136, email [email protected], atau Instagram @perpajakan.ddtc. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi