Catat! 4 Kondisi Ini Membuat SPT Dianggap Tidak Disampaikan

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021 mengatur setidaknya terdapat 4 kondisi yang membuat SPT dianggap tidak disampaikan.

Bila SPT dianggap tidak disampaikan, Ditjen Pajak (DJP) bakal menerbitkan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak.

"Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirjen pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak," bunyi Pasal 19 ayat (2) PMK 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021, dikutip pada Selasa (12/3/2024).

Pertama, SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT tersebut tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak sesuai dengan Pasal 7 PMK 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021.

Dalam pasal tersebut, telah diatur bahwa SPT dapat ditandatangani menggunakan tanda tangan biasa, stempel, atau digital. Dalam hal SPT ditandatangani kuasa maka SPT harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Kedua, SPT dianggap tidak disampaikan bila SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan ataupun dokumen. "SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," bunyi Pasal 5 ayat (3) PMK 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021.

Ketiga, SPT dianggap tidak disampaikan bila SPT menyatakan lebih bayar tetapi disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak/bagian tahun pajak/tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis.

Keempat, SPT dianggap tidak disampaikan bila SPT tersebut disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukper terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

Pemeriksaan dimulai pada tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan atau tanggal wajib pajak memenuhi panggilan sesuai dengan tanggal dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

Adapun pemeriksaan bukper terbuka dinyatakan dimulai pada tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan bukper disampaikan kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan bukti permulaan. (sap)