TIPS PAJAK

Cara Validasi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di DJP Online

Ringkang Gumiwang | Jumat, 31 Juli 2020 | 14:01 WIB
Cara Validasi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di DJP Online

ORANG pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan wajib membayar pajak penghasilan (PPh) final.

Namun, kewajiban orang pribadi atau badan tersebut tidak hanya soal bayar pajak, tetapi juga wajib menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau biasa disebut dengan validasi SSP.

Kewajiban validasi ini diatur Peraturan Dirjen Pajak No PER-18/PJ/2017. Saat ini, validasi surat setoran pajak (SSP) atas penjualan tanah dan/atau bangunan sudah bisa dilakukan secara elektronik atau e-PHTB.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara melakukan validasi SSP atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui DJP Online. Mula-mula silakan akses DJP Online. Isi NPWP, password dan kode keamanan (captcha).

Di menu dashboard, silakan pilih Layanan. Lalu, klik e-PHTB. Bila Anda tidak menemukan fitur e-PHTB, silakan aktivasi terlebih dahulu melalui menu Profil, lalu centang e-PHTB dan klik Ubah Fitur Layanan.

Di kolom e-PHTB, silakan klik Tambah. Nanti, Anda akan diarahkan untuk merekam objek pajak. Silakan isi masing-masing kolom secara tepat. Pilih jenis transaksi sesuai yang ingin Anda validasikan.

Baca Juga:
Cara Ajukan Diskon Pokok PBB-P2 sebesar 100% ke Pemprov DKI Jakarta

Nanti, tarif PPh final akan menyesuaikan otomatis. Perhitungan PPh yang harus dibayar juga akan terisi otomatis. Cek kembali perekaman data Anda dan sudah sesuai dengan kuitansi. Setelah yakin, klik Lanjutkan.

Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk meng-input Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Perlu diingat, NTPN menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 402. Kemudian, jumlah pembayaran tidak lebih dari 10 NTPN.

Selain itu, pastikan NTPN belum dilakukan pemindahbukuan dan total pembayaran harus sesuai dengan PPh terutang. Jika sudah, silakan klik input NTPN. Isikan kode NTPN sesuai dengan resi bank atau kantor pos terkait. Setelah itu, klik validasi.

Baca Juga:
Cara Mengetahui NITKU Cabang Lewat DJP Online

Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk melakukan perekaman identitas pembeli dan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika sudah, klik Proses Validasi. Lalu isi kode keamanan untuk . Lalu klik Lanjutkan.

Nanti, Anda akan mendapatkan notifikasi yang menyebutkan permohonan telah tersimpan atau Berhasil. Anda bisa mengunduh surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh pada menu dashboard e-PHTB. Selesai. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tips pajak
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Mulyana 23 November 2022 | 01:16 WIB

berapa lama proses falidasi akte hibah tanah

Mulyana 23 November 2022 | 01:15 WIB

bagai mana daftar antrian falidasi akta hibah tanah

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Kamis, 17 Oktober 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Ajukan Diskon Pokok PBB-P2 sebesar 100% ke Pemprov DKI Jakarta

Selasa, 15 Oktober 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Mengetahui NITKU Cabang Lewat DJP Online

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Tempat Usaha sebagai Objek Pajak Restoran di Jakarta

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi