Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

DALAM menyampaikan pemberitahuan atau informasi, Ditjen Pajak (DJP) biasanya mengirimkan surat kepada wajib pajak, mulai dari imbauan, teguran, tagihan, termasuk surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).

SP2DK adalah surat yang diterbitkan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

KPP dapat mengirimkan SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau fasimili kepada wajib pajak. KPP bahkan dapat juga menyampaikan SP2DK tersebut secara langsung melalui kunjungan atau melalui daring seperti video conference.

Apabila mendapatkan SP2DK tersebut, wajib pajak tentunya harus bisa memberikan tanggapan. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara menyampaikan tanggapan SP2DK tersebut kepada KPP atau account representative (AR).

Mula-mula, silakan melakukan identifikasi isi dari SP2DK. Cek data atau keterangan yang diberikan pada SP2DK, apakah telah sesuai atau tidak dengan kondisi Anda. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak AR yang disediakan.

Setelah itu, wajib pajak memiliki dua opsi dalam memberikan tanggapan yaitu secara langsung atau tertulis. Untuk diperhatikan, wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung dengan mengakui atau menyanggah kebenaran data dengan disertai bukti atau dokumen pendukung.

Untuk tanggapan tertulis, terdapat dua cara yang bisa dipilih wajib pajak. Pertama, menyampaikan SPT atau SPT pembetulan untuk melaporkan data dan/atau keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK.

Kedua, menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran data dan/atau keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung. Nanti, AR akan melakukan penelitian dan analisis atas tanggapan wajib pajak tersebut.

Lebih lanjut, dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung oleh KPP, terdapat tiga opsi keputusan yang akan dipilih oleh kepala KPP bersangkutan.

Pertama, memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu. Kedua, melakukan kunjungan (visit) kepada wajib pajak.

Ketiga, mengusulkan wajib pajak yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)