Cara Ajukan SKB PPHTB di Kawasan Ekonomi Khusus secara Online

KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Untuk meningkatkan penanaman modal dan mempercepat pelaksanaan berusaha di KEK, pemerintah menawarkan berbagai fasilitas perpajakan di antaranya berupa pengurangan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPHTB) di KEK.

Fasilitas tersebut diberikan untuk badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. Adapun perincian ketentuan fasilitas PPh atas PPHTB tersebut diatur dalam PMK 2377/2020 s.t.d.d PMK 33/2021 dan Perdirjen Pajak No. PER-8/PJ/2023.

Merujuk beleid tersebut, penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KEK diberikan pengurangan PPh badan sebesar:

• 100% dari jumlah PPh badan yang terutang, selama jangka waktu 10 tahun pajak; dan
• 50% dari jumlah PPh badan yang terutang, selama 2 tahun pajak berikutnya.

Fasilitas pengurangan PPh badan tersebut diberikan melalui penerbitan surat keterangan bebas (SKB) PPHTB KEK. Untuk memperoleh SKB tersebut, badan usaha harus mengajukan permohonan untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nah, DDTCNews kali ini akan membahas cara mengajukan permohonan SKB PPHTB KEK secara daring. Mula-mula, pastikan Anda memenuhi 6 syarat yang ditetapkan sebelum mengajukan SKB PPHTB KEK. Syarat tersebut meliputi:

1. telah memperoleh keputusan dari instansi yang berwenang mengenai penetapan sebagai badan usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK;
2. telah memperoleh keputusan menteri keuangan mengenai keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan;
3. tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di KEK;
4. telah menyampaikan: SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir; dan/atau SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir, yang menjadi kewajibannya;
5. tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak atau mempunyai utang pajak, tetapi telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur; dan
6. telah menyampaikan peta bidang tanah.

Apabila telah memenuhi syarat, Anda dapat mengajukan permohonan SKB PPHTB KEK melalui DJP Online. Setelah itu, silakan akses DJP Online melalui laman djponline.pajak.go.id dan login dengan akun Anda.

Setelah login, penyampaian permohonan SKB PPHTB KEK dilakukan melalui fitur Permohonan Pemanfaatan Fasilitas & Insentif. Apabila belum mengaktivasi fitur tersebut maka Anda perlu mengaktifkannya terlebih dahulu.

Untuk mengaktivasi, tekan menu Profil dan pilih Aktivasi Fitur. Centang kolom Fasilitas dan Insentif, lalu tekan tombol Ubah Fitur Layanan. Nanti, sistem akan meminta konfirmasi Anda dan tekan Ya. Secara otomatis, Anda akan logout dan diarahkan untuk login kembali.

Setelah berhasil login kembali, pada halaman utama pilih menu Layanan dan tekan fitur Fasilitas dan Insentif. Untuk membuat permohonan SKB PPHTB KEK, pilih menu Permohonan pada halaman utama fitur Fasilitas dan Insentif.

Kemudian, pilih jenis fasilitas KEK – Permohonan SKB PPHTB Kawasan Ekonomi Khusus. Nanti, sistem akan memvalidasi apakah Anda telah memenuhi syarat.

Syarat yang divalidasi meliputi pemenuhan utang pajak, SPT Tahunan 2 tahun terakhir, SPT Masa PPN 3 Masa Terakhir, dan termasuk whitelist wajib pajak pengelola KEK.

Apabila syarat telah terpenuhi, Anda dapat lanjut mengisi detail transaksi. Ada sejumlah informasi yang perlu diisi perihal identitas subjek pajak penjual, detail objek pajak dan transaksi pengalihan, identitas subjek pajak pembeli, dan dokumen pendukung.

Lengkapi seluruh informasi yang diminta. Apabila seluruh informasi telah terisi centang pernyataan kebenaran data, lalu tekan Submit. Isikan kode keamanan yang muncul, lalu tekan kirim permohonan. Sistem akan mengirimkan data yang Anda input.

Apabila berhasil, Anda akan mendapatkan pemberitahuan bahwa permohonan berhasil dikirimkan, lalu tekan Oke. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)