AMERIKA SERIKAT

Capres AS Joe Biden Bakal Rombak Kebijakan Pajak AS, Ini Sebabnya

Muhamad Wildan | Jumat, 11 September 2020 | 11:12 WIB
Capres AS Joe Biden Bakal Rombak Kebijakan Pajak AS, Ini Sebabnya

Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden.

WASHINGTON, DDTCNews—Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden menjanjikan untuk merombak sejumlah kebijakan pajak di antaranya menaikkan tarif PPh Badan dari 21% menjadi 28%.

Biden mengatakan kebijakan pajak yang diusungnya bakal mendorong terciptanya kesetaraan atau level playing field yang sama antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan menengah.

"Saya akan mengubah tarif PPh Badan sejak hari pertama saya menjabat," ujar Biden seperti dilansir Business Insider, Jumat (11/9/2020).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Biden menilai pemangkasan tarif PPh Badan yang dilakukan Donald Trump tidak berhasil menciptakan lapangan kerja. Pemegang saham justru memiliki penghasilan yang berlimpah dan menggunakan dana tersebut untuk buyback saham.

"Mereka membeli saham mereka sendiri dengan nominal US$1 triliun untuk meningkatkan nilai sahamnya. Mereka tidak menggunakan dana tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ekspansi, ataupun investasi," tutur Biden.

Biden memastikan kenaikan tarif PPh Badan tidak akan mengurangi kemampuan korporasi merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan tarif PPh Badan justru menjadi tambahan modal bagi negara untuk mendanai kebijakan sosial.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

"Kami akan pungut uang itu untuk diinvestasikan pada kegiatan manufaktur, pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan ini punya peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah," kata Biden.

Tax Policy Center memperkirakan tambahan penerimaan negara akibat kenaikan tarif yang diusung oleh Biden bisa mencapai US$1,3 triliun. Namun perlu dicatat, Partai Republik saat ini masih menjadi partai mayoritas di Senat AS.

Rencana Biden menaikkan tarif PPh Badan akan bergantung pada perubahan komposisi partai di parlemen. Bila Partai Republik masih menjadi partai mayoritas pada tahun depan maka rencana besar Biden berpotensi terganjal. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global