JERMAN

Calon Kanselir Jerman Ini Kampanyekan Pajak Kekayaan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 25 Agustus 2021 | 15:06 WIB
Calon Kanselir Jerman Ini Kampanyekan Pajak Kekayaan

Olaf Scholz. (foto: BMF/Thomas Koehler/photothek.net)

BERLIN, DDTCNews - Olaf Scholz menjadi calon kanselir Jerman yang paling diunggulkan untuk memenangi pemilu pada bulan depan.

Pakar politik Free University of Berlin Gero Neugebauer mengatakan Scholz diunggulkan lantaran satu-satunya kandidat yang sedang menjabat dalam pemerintahan saat ini. Rencananya, pemilu akan digelar pada akhir September 2021.

"Kekuatan Scholz saat ini terutama merupakan hasil dari kelemahan para pesaingnya," katanya, dikutip pada Rabu (25/8/2021).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Posisi Scholz sebagai menteri keuangan menjadi kunci agenda politik, khususnya kebijakan fiskal, dapat tersampaikan dengan baik kepada publik. Dia memaparkan dua kunci janji politik pada aspek kebijakan fiskal yang tidak dimiliki kandidat lain.

Pertama, janji untuk meningkatkan upah minimum dari €9,5 per jam menjadi €12 per jam. Komitmen tersebut akan dieksekusi pada tahun pertama pemerintahan. Kedua, janji politik untuk menerapkan pajak kekayaan.

Scholz menilai penerapan pajak kekayaan sebesar 1% kepada kelompok masyarakat paling kaya di Jerman sangatlah penting. Pajak kekayaan menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi dan anggaran negara akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Rangkaian rencana kebijakan yang dijabarkan saat masih menjabat posisi menteri keuangan menjadi keunggulan yang tidak dimiliki para pesaing. Hasil survei juga membuktikan Olaf Scholz unggul sebesar 41%.

Angka tersebut jauh mengungguli kandidat lain seperti calon penerus Kanselir Angela Merkel dari kelompok kanan Armin Laschet dengan angka 16% dan calon dari Partai Hijau Annalena Baerbock dengan suara sebesar 12%.

Selain itu, lanjut Neugebauer, pemilih Jerman juga cenderung konservatif dalam urusan kebijakan fiskal. Hal tersebut berlaku bahkan untuk masyarakat dengan orientasi sosial dan politik yang liberal.

"Jajak pendapat menunjukkan pilihan favorit untuk posisi kanselir bahkan di antara pemilih FDP yang liberal secara sosial, tetapi konservatif secara fiskal," ujarnya seperti dilansir The Guardian. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja