INGGRIS

Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 September 2019 | 11:09 WIB
Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Ilustrasi. (foto: s3-eu-central-1.amazonaws.com)

LONDON, DDTCNews – Beberapa anggota Parlemen Inggris mendesak otoritas fiskal agar mengajukan proposal insentif baru untuk mendorong investasi robot. Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas di Inggris.

Ketua Komite Partai Buruh Rachel Reeves mengatakan Inggris tertinggal jauh di belakang negara G7 lain dalam hal adopsi robot dan teknologi otomatisasi. Menurutnya, pemerintah gagal memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk mendorong investasi teknologi tersebut.

“Ancaman nyata bagi ekonomi Inggris dan pertumbuhan lapangan kerja di masa depan. Bukan karena kita memiliki terlalu banyak robot di tempat kerja melainkan justru karena kita memiliki terlalu sedikit,” jelasnya.

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan yang lebih tinggi, sambung Reeves, akan mengalir ke negara-negara yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan upaya dukungan yang lebih besar terhadap bisnis dan perguruan tinggi agar dapat melakukan kolaborasi dan inovasi. Hal ini perlu dilakukan jika Inggris ingin menuai manfaat potensial di masa depan.

Selain itu, laporan teranyar dari the Commons Business, Energy and Industrial Strategy Select Committee memperingatkan jika transisi otomatisasi di lingkungan kerja tidak dikelola dengan baik, bisnis di Inggris tertinggal dan tidak kompetitif.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Untuk itu, dalam anggaran tahun depan, alih-alih memperkenalkan pajak robot, otoritas fiskal seharusnya menawarkan insentif bagi perusahaan yang menggunakan robot. Pemerintah harus maju dengan mengoptimalkan robot dan artificial intelligence (AI).

Di sisi lain, komite menyerukan agar pemerintah juga fokus pada pendidikan dan pelatihan di bidang yang berkaitan dengan otomatisasi. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pekerja saat menghadapi transisi ekonomi beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, seperti dilansir itv.com, Direktur Digital dan Inovasi Confederation of British Industry (CBI) Felicity Burch mengatakan banyak bukti yang bisa dipertimbangkan. Ketika perusahaan berinvestasi dalam teknologi, produktivitas dan standar hidup akan naik. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra