INGGRIS

Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 September 2019 | 11:09 WIB
Bukan Pengenaan Pajak, Parlemen Justru Minta Insentif untuk Robot

Ilustrasi. (foto: s3-eu-central-1.amazonaws.com)

LONDON, DDTCNews – Beberapa anggota Parlemen Inggris mendesak otoritas fiskal agar mengajukan proposal insentif baru untuk mendorong investasi robot. Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas di Inggris.

Ketua Komite Partai Buruh Rachel Reeves mengatakan Inggris tertinggal jauh di belakang negara G7 lain dalam hal adopsi robot dan teknologi otomatisasi. Menurutnya, pemerintah gagal memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk mendorong investasi teknologi tersebut.

“Ancaman nyata bagi ekonomi Inggris dan pertumbuhan lapangan kerja di masa depan. Bukan karena kita memiliki terlalu banyak robot di tempat kerja melainkan justru karena kita memiliki terlalu sedikit,” jelasnya.

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan yang lebih tinggi, sambung Reeves, akan mengalir ke negara-negara yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan upaya dukungan yang lebih besar terhadap bisnis dan perguruan tinggi agar dapat melakukan kolaborasi dan inovasi. Hal ini perlu dilakukan jika Inggris ingin menuai manfaat potensial di masa depan.

Selain itu, laporan teranyar dari the Commons Business, Energy and Industrial Strategy Select Committee memperingatkan jika transisi otomatisasi di lingkungan kerja tidak dikelola dengan baik, bisnis di Inggris tertinggal dan tidak kompetitif.

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Untuk itu, dalam anggaran tahun depan, alih-alih memperkenalkan pajak robot, otoritas fiskal seharusnya menawarkan insentif bagi perusahaan yang menggunakan robot. Pemerintah harus maju dengan mengoptimalkan robot dan artificial intelligence (AI).

Di sisi lain, komite menyerukan agar pemerintah juga fokus pada pendidikan dan pelatihan di bidang yang berkaitan dengan otomatisasi. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pekerja saat menghadapi transisi ekonomi beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, seperti dilansir itv.com, Direktur Digital dan Inovasi Confederation of British Industry (CBI) Felicity Burch mengatakan banyak bukti yang bisa dipertimbangkan. Ketika perusahaan berinvestasi dalam teknologi, produktivitas dan standar hidup akan naik. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik