PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI

Dian Kurniati | Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB
BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI

Kendaraan truk kontainer melintas untuk melakukan aktifitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (15/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mewaspadai berbagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan aktivitas ekonomi sepanjang 2024 masih akan diwarnai beragam tantangan yang akan menghambat aktivitas perdagangan global. Beberapa tantangan tersebut, di antaranya adalah tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap global supply chain, tekanan nilai tukar dan sektor keuangan, serta perlambatan ekonomi China sebagai negara mitra dagang utama Indonesia.

"Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan ekonomi global dan kondisi geopolitik termasuk konflik Iran-Israel terhadap ekspor nasional," katanya, Selasa (23/4/2024).

Baca Juga:
Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Febrio mengatakan neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 kembali mengalami surplus senilai US$4,47 miliar, memperpanjang capaian surplus neraca perdagangan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Nilai surplus tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2024 maupun Maret 2023.

Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari hingga Maret mencapai US$7,31 miliar. Menurutnya, berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang sangat baik di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan yang dapat menghambat aktivitas perdagangan global. World Economic Outlook (WEO) yang terbit pada April 2024 juga proyeksi pertumbuhan global pada 2024 hanya sebesar 3,2%, masih berada di bawah rata-rata tahunan historis pada 2000–2019 yang mencapai 3,8%.

Baca Juga:
BMTP Impor Kain dan Karpet Diperpanjang, Sri Mulyani Harapkan Ini

"Pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi SDA, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perang antara Iran dan Israel tidak berdampak signifikan ke neraca dagang Indonesia. Alasannya, porsi perdagangan antara kedua negara tersebut dan Indonesia tidak terlalu besar.

Menurut catatan BPS, mitra utama dagang Indonesia di kawasan Timur Tengah adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 11:30 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Jumat, 18 Oktober 2024 | 19:15 WIB KEBIJAKAN BEA MASUK

BMTP Impor Kain dan Karpet Diperpanjang, Sri Mulyani Harapkan Ini

Jumat, 18 Oktober 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Diberi Kemudahan Ekspor, Ini 6 Kriteria Eksportir Bereputasi Baik

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Terkendala Saat Gunakan CEISA 4.0, DJBC Bagikan Tips agar Lancar

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja