KABUPATEN TEMANGGUNG

Berlaku Hingga Desember 2020! Insentif Diskon Pajak PBB Sebesar 50%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
Berlaku Hingga Desember 2020! Insentif Diskon Pajak PBB Sebesar 50%

Ilustrasi. (DDTCNews)

TEMANGGUNG, DDTCNews—Pemkab Temanggung, Jawa Tengah memberikan relaksasi bagi masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan-pedesaan perkotaan (PBB-P2) dengan dua program insentif.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Temanggung Tri Winarno mengatakan payung hukum insentif PBB-P2 diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati No.971.11/269/2020.

Dua program insentif yang diatur dalam surat keputusan bupati itu antara lain perpanjangan jatuh tempo pembayaran denda PBB-P2 dan diskon atas nilai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 sebesar 50%.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

"Alasan dipotong 50% karena melihat kemampuan bayar masyarakat, selama pandemi ini secara langsung atau tidak langsung tetap terdampak (secara ekonomi)," katanya dikutip melalui laman Pemkab Temanggung, Senin (11/8/2020).

Dalam aturan normal, jatuh tempo pembayaran PBB-P2 berlaku hingga akhir September 2020. Kemudian relaksasi diberikan dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sampai dengan Desember 2020.

Tri berharap relaksasi PBB-P2 dapat dimanfaatkan masyarakat untuk segera menunaikan kewajiban pajak daerah tahunannya. Sebelum adanya pandemi COvid-19, pemkab juga sudah banyak memberikan insentif terkait PBB-P2.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Pertama, Pemkab Temanggung belum pernah melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) PBB-P2 sejak 2013 meski pemkab berwenang untuk melakukan penyesuaian setiap tiga tahun sekali dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kedua, pemkab Temanggung membuka ruang insentif PBB-P2 saat NJOP disesuaikan pada awal tahun ini. Insentif yang diberikan otoritas daerah berupa diskon 30% dari nilai SPPT yang baru pasca penyesuaian.

"Setelah pengalihan dari pusat ke daerah itu, kamin baru melakukan penyesuaian untuk ketetapan tahun 2020 dan itu pun bupati memberikan stimulus hingga 30% bagi wajib pajak," jelas Tri.

Dia menambahkan insentif PBB-P2 masih terbuka untuk diperpanjang hingga tahun depan seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19. Namun, ia berharap pandemi dapat segera berakhir sehingga kondisi sosial ekonomi dapat pulih. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja