TAIWAN

Berbelanja ke Taiwan, Jangan Lupa Restitusi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 September 2016 | 14:45 WIB
Berbelanja ke Taiwan, Jangan Lupa Restitusi

TAIPEI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Taiwan telah memberikan konfirmasi berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan restitusi PPN (VAT refund) atas pembelian yang dilakukan oleh para turis atau wisatawan asing yang berkunjung ke Taiwan.

Perdana Menteri Lin Chuan mengatakan bahwa metode restitusi PPN ini merupakan insentif yang ditawarkan hanya bagi para pendatang yang menetap di Taiwan tetapi tidak lebih dari 183 hari. Setidaknya telah menghabiskan TWD2.000 (Rp816.000) dalam satu hari untuk pembelian barang di toko/retailer yang berstiker "VAT Refund".

“Kami menawarkan 3 pilihan untuk mengklaim restitusi PPN atas pembelian barang yang memenuhi persyaratan dan proses restitusi dapat dilakukan dalam waktu 90 hari saja sejak pembelian,” ungkapnya, Selasa (27/9).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Lin menambahkan kalau turis atau wisatawan asing dapat memilih salah satu dari 3 metode.

Pertama, dengan menggunakan alat atau mesin khusus bernama "e-VAT refund machine" atau konter/booth yang memberikan layanan restitusi PPN di bandara atau pelabuhan. Per Mei 2016, restitusi dengan e-VAT refund machine akan dikenakan biaya administrasi.

Kedua, dengan memanfaatkan layanan 'restitusi-di-tempat' dalam jumlah kecil di toko-toko yang memasang label “we offer smalll-amount VAT refund service”. Syaratnya, jumlah akumulasi barang yang dibeli kurang dari TWD24.000 (Rp9,7 juta) pada hari yang sama, jumlah pembelian tidak melebihi TWD120.000 (Rp48,9 juta) selama 183 hari, dan jumlah pembelian tidak melebihi TWD240.000 (Rp97,9 juta) dalam satu tahun kalender.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Ketiga, dengan menggunakan layanan restitusi yang disediakan oleh konter-konter yang tersebar di ibukota. Namun, untuk mengklaim restitusi di tempat ini harus menggunakan kartu kredit yang valid dan harus dilakukan 20 hari sebelum meninggalkan Taiwan.

Untuk alternatif ketiga, dilansir dari taxnews-com, barang-barang yang akan dibawa pulang para wisatawan asing tetap harus diverifikasi terlebih dahulu oleh otoritas Bea dan Cukai. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN