KOTA SURABAYA

Berakhir Bulan Ini! Wajib Pajak Diimbau Manfaatkan Pemutihan PBB

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 Juni 2022 | 10:30 WIB
Berakhir Bulan Ini! Wajib Pajak Diimbau Manfaatkan Pemutihan PBB

Ilustrasi.

SURABAYA, DDTCNews – Pemkot Surabaya, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) yang periodenya akan berakhir pada 30 Juni 2022.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Al Suhudi mengatakan periode pemutihan menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan tunggakan pajak. Menurutnya, wajib pajak perlu segera memanfaatkannya karena program serupa belum tentu terulang.

"Kami belum bisa memastikan program ini akan diadakan lagi tahun depan. Sebab ke depannya, kami ingin masyarakat membayar PBB tepat waktu dengan jatuh tempo terakhir pada bulan Juli," katanya, dikutip pada Selasa (7/6/2022).

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Musdiq menuturkan sekitar 88.000 bidang tanah dan bangunan di Kota Surabaya yang tercatat masih menunggak pembayaran PBB. Menurutnya, periode pemutihan menjadi momentum yang tepat bagi pemilik tanah dan bangunan untuk menyelesaikan tunggakan PBB.

Melalui Peraturan Wali Kota No. 20/2022, pemkot mengatur program pemutihan denda pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkannya dengan mendatangi kantor UPTD pajak keliling, mobil layanan pajak keliling, atau secara online melalui pbb.surabaya.go.id/ESppt.

Selain pemutihan denda, lanjut Musdiq, pemkot juga menyediakan kemudahan bagi masyarakat agar bisa membayar PBB. Misal, pensiunan PNS, TNI/Polri, BUMN, BUMD, termasuk veteran dapat mengajukan keringanan pajak secara online.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Syaratnya tergolong mudah karena tinggal memasukan berkas surat keterangan (SK) pensiun dan gaji terakhir. Khusus pada veteran perang, pemkot sedang menyiapkan dasar hukum untuk memberikan pembebasan PBB yang melekat secara perorangan.

Pembebasan PBB untuk veteran ditargetkan dapat dirilis pada Juli 2022. Kemudian, keringanan PBB juga diberikan untuk kelompok yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terakhir, ada skema pembayaran PBB secara mengangsur.

"Diskon atau keringanan hanya berlaku untuk pembayaran PBB yang tepat waktu," ujar Musdiq seperti dilansir suarasurabaya.net. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?