Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun

BANGKOK, DDTCNews – Pelaku usaha meminta Pemerintah Thailand untuk memperpanjang insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 90% , terutama bagi perhotelan, selama 2 tahun ke depan.

Ketua Asosiasi Hotel Thailand Marisa Sukosol Nunbhakdi menilai pemerintah lebih baik menggali sumber penerimaan dengan memungut retribusi baru sebesar 20-30% ketimbang menghentikan insentif atau keringanan PBB.

"Tarif pajak baru, yang paling memengaruhi pemilik hotel, harus ditunda hingga sektor pariwisata membaik. Saat ini, jumlah wisatawan belum meningkat secara signifikan," katanya dikutip pada Minggu (23/1/2022).

Seperti dilansir bangkokpost.com, pemerintah memberikan insentif pemotongan PBB sebesar 90% sejak Juni 2020 demi meredam dampak pandemi yang menggoncang industri perhotelan. Namun, insentif tersebut direncanakan akan berakhir pada tahun pajak 2021.

Marisa menilai pelaku usaha perhotelan belum siap untuk membayar PBB dengan tarif normal untuk tahun pajak 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan operator hotel telah kehilangan 80-90% pendapatan selama pandemi ini.

Dia pun mengusulkan sejumlah keringanan pajak bagi industri perhotelan. Pertama, memperpanjang insentif pengurangan PBB sebesar 90% selama 2 tahun ke depan. Kedua, insentif pengurangan pemungutan pajak menjadi 70-80%.

Pengusaha hotel juga berharap pemerintah untuk memperpanjang subsidi senilai THB3.000 atau setara dengan Rp1,30 juta untuk gaji bulanan karyawan selama enam bulan lagi. Insentif ini diketahui akan berakhir pada Januari 2022.

Sebagai tambahan, subsidi ini diberikan kepada perusahaan kecil yang mempekerjakan tidak lebih dari 200 pekerja. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di industri perhotelan ingin mempertahankan karyawan di tengah lonjakan biaya operasional. (vallen/rig)