KEBIJAKAN FISKAL

Belanja Kemenhan, PUPR, Kemenkeu Naik Tajam di Tahun Terakhir Jokowi

Muhamad Wildan | Rabu, 10 Juli 2024 | 15:11 WIB
Belanja Kemenhan, PUPR, Kemenkeu Naik Tajam di Tahun Terakhir Jokowi

Sumber: Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews - Belanja beberapa kementerian dan lembaga (K/L) bakal melonjak signifikan melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan APBN Semester I/2024 yang dirilis oleh pemerintah, belanja K/L pada tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp1.198,8 triliun. Nominal tersebut jauh melebihi pagu belanja K/L pada APBN 2024 yang hanya senilai Rp1.090,8 triliun.

"Penyerapan anggaran belanja K/L pada semester II/2024 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kinerja pada semester I tahun 2024, penyelesaian berbagai program/kegiatan prioritas yang telah direncanakan serta kesiapan sumber daya dalam rangka pencapaian target-target pembangunan nasional, dan pelaksanaan pembangunan IKN," tulis pemerintah dalam laporannya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Adapun kementerian dengan lonjakan belanja terbesar antara lain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Belanja Kemenhan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp175,1 triliun, lebih tinggi 25,7% dibandingkan dengan pagu awalnya yang hanya senilai Rp139,3 triliun. Akibat lonjakan tersebut, belanja Kemenhan pada tahun ini bakal melampaui belanja Kementerian PUPR.

Adapun belanja Kementerian PUPR diperkirakan akan naik 11,6% dari pagu awal hanya senilai Rp147,4 triliun menjadi Rp164,6 triliun.

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Selanjutnya, belanja Kemenkeu diperkirakan akan naik dari Rp48,7 triliun dalam APBN 2024 menjadi Rp67,4 triliun dalam outlook. Dengan demikian, belanja Kemenkeu diproyeksikan naik signifikan sebesar 38,4% dibandingkan dengan pagu awal.

"Dengan demikian, outlook belanja K/L tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp1.198.825,4 miliar atau 109% dari pagu APBN 2024. Kinerja penyerapan tersebut telah memperhatikan pola penyerapan belanja K/L dalam beberapa tahun terakhir dan perubahan pagu yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan UU APBN," tulis pemerintah.

Untuk diketahui, lonjakan belanja negara bakal memperlebar defisit anggaran pada tahun ini. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran pada tahun ini bakal mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7% dari PDB. Kenaikan defisit disebabkan oleh belanja negara yang diproyeksikan naik Rp87,1 triliun.

Baca Juga:
DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Meski belanja negara naik, pendapatan negara diperkirakan tetap akan mencapai Rp2.802,5 triliun, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan target awal dalam APBN 2024 senilai Rp2.802,3 triliun.

Terlampauinya target pendapatan negara lebih banyak disokong oleh PNBP dan hibah. Pasalnya, realisasi PNBP pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp549,1 triliun atau 111,6% dari target, sedangkan hibah diperkirakan akan mencapai Rp34,9 triliun atau 8.110,3% dari target.

Berbanding terbalik, penerimaan perpajakan pada tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.218,4 triliun, 96% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Shortfall penerimaan perpajakan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp91,5 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya