KEBIJAKAN FISKAL

Belanja Kemenhan, PUPR, Kemenkeu Naik Tajam di Tahun Terakhir Jokowi

Muhamad Wildan | Rabu, 10 Juli 2024 | 15:11 WIB
Belanja Kemenhan, PUPR, Kemenkeu Naik Tajam di Tahun Terakhir Jokowi

Sumber: Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews - Belanja beberapa kementerian dan lembaga (K/L) bakal melonjak signifikan melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan APBN Semester I/2024 yang dirilis oleh pemerintah, belanja K/L pada tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp1.198,8 triliun. Nominal tersebut jauh melebihi pagu belanja K/L pada APBN 2024 yang hanya senilai Rp1.090,8 triliun.

"Penyerapan anggaran belanja K/L pada semester II/2024 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kinerja pada semester I tahun 2024, penyelesaian berbagai program/kegiatan prioritas yang telah direncanakan serta kesiapan sumber daya dalam rangka pencapaian target-target pembangunan nasional, dan pelaksanaan pembangunan IKN," tulis pemerintah dalam laporannya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Adapun kementerian dengan lonjakan belanja terbesar antara lain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Belanja Kemenhan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp175,1 triliun, lebih tinggi 25,7% dibandingkan dengan pagu awalnya yang hanya senilai Rp139,3 triliun. Akibat lonjakan tersebut, belanja Kemenhan pada tahun ini bakal melampaui belanja Kementerian PUPR.

Adapun belanja Kementerian PUPR diperkirakan akan naik 11,6% dari pagu awal hanya senilai Rp147,4 triliun menjadi Rp164,6 triliun.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Selanjutnya, belanja Kemenkeu diperkirakan akan naik dari Rp48,7 triliun dalam APBN 2024 menjadi Rp67,4 triliun dalam outlook. Dengan demikian, belanja Kemenkeu diproyeksikan naik signifikan sebesar 38,4% dibandingkan dengan pagu awal.

"Dengan demikian, outlook belanja K/L tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp1.198.825,4 miliar atau 109% dari pagu APBN 2024. Kinerja penyerapan tersebut telah memperhatikan pola penyerapan belanja K/L dalam beberapa tahun terakhir dan perubahan pagu yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan UU APBN," tulis pemerintah.

Untuk diketahui, lonjakan belanja negara bakal memperlebar defisit anggaran pada tahun ini. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran pada tahun ini bakal mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7% dari PDB. Kenaikan defisit disebabkan oleh belanja negara yang diproyeksikan naik Rp87,1 triliun.

Baca Juga:
UU APBN 2025, Prabowo Bisa Ubah Rincian Belanja Pusat dengan Perpres

Meski belanja negara naik, pendapatan negara diperkirakan tetap akan mencapai Rp2.802,5 triliun, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan target awal dalam APBN 2024 senilai Rp2.802,3 triliun.

Terlampauinya target pendapatan negara lebih banyak disokong oleh PNBP dan hibah. Pasalnya, realisasi PNBP pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp549,1 triliun atau 111,6% dari target, sedangkan hibah diperkirakan akan mencapai Rp34,9 triliun atau 8.110,3% dari target.

Berbanding terbalik, penerimaan perpajakan pada tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.218,4 triliun, 96% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Shortfall penerimaan perpajakan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp91,5 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja