Belanja Dipercepat Jelang Akhir Tahun, SPM yang Diterima KPPN Melonjak

JAKARTA, DDTCNews - Penerbitan surat perintah membayar (SPM) mengalami lonjakan seiring dengan percepatan belanja pada akhir tahun.

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengatakan rata-rata jumlah SPM yang diterima oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) di Jakarta pada pekan pertama Desember saja sudah mencapai 1.200 SPM.

"Pada pekan kedua, sudah 1.900 SPM dan kemarin 12 Desember 2023 ada 1 KPPN di Jakarta yang sudah 4.800 SPM. Ini peningkatan yang luar biasa. Kalau di rata-rata, sekitar 2.200-an untuk pekan ini," katanya, dikutip pada Minggu (17/12/2023).

Penerbitan SPM oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) kepada KPPN diperkirakan akan terus meningkat hingga penutupan tahun.

"Kami tekankan pada teman-teman KPPN untuk terus melakukan monitoring dan pelayanan yang baik," ujar Prima.

Sebagai informasi, SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA ataupun pejabat lain yang ditunjuk guna mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Setelah diterbitkan, SPM tersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Sebelum SP2D diterbitkan, KPPN terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengujian atas SPM dari PA/KPA.

Penelitian SPM meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran SPM. Sementara itu, pengujian SPM meliputi pengujian atas kebenaran penghitungan angka beban APBN yang tercantum dalam SPM, pengujian ketersediaan dana, pengujian kesesuaian tagihan dengan data kontrak, dan pengujian persyaratan pencairan dana.

"Dalam hal berdasarkan penelitian dan pengujian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPM memenuhi ketentuan, KPPN menerbitkan SP2D," bunyi Pasal 228 ayat (2) PMK 62/2023. (rig)