Begini Strategi Kebijakan Pajak Saat Periode Pemilu di Negara Maju

BERLIN, DDTCNews - Lembaga riset berbasis di Munich, Jerman, European Network for Economic and Fiscal Policy Research (Econpol) merilis tren perilaku politik dalam periode pemilu, terutama dari aspek kebijakan pajak.

Niklas Potrafke dari Econpol mengatakan hasil riset menunjukkan adanya tren umum kebijakan pajak pada masa pemilu. Menurutnya, kenaikan tarif pajak di negara-negara industri sering diterapkan langsung setelah pemilu usai.

"Temuan kami menunjukkan politisi tampaknya menunda kebijakan kenaikan tarif pajak dan baru melakukannya setahun setelah pemilihan umum," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (4/11/2021).

Potrafke menyatakan kenaikan pajak sebagian besar berlaku pada pungutan berbasis konsumsi seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dia menilai fenomena kebijakan pajak pada periode pemilu yaitu sebelum dan setelah merupakan bagian dari strategi politik. Para politisi sangat mengerti psikologis pemilih yang sangat sensitif dengan wacana kenaikan pajak.

Hal tersebut juga berlaku terhadap petahana yang ingin melanjutkan masa pejabat. Temuan tersebut juga berkaitan dengan ingatan jangka pendek pemilih terhadap calon yang akan dipilih.

"Pemilih cenderung memiliki ingatan jangka pendek. Ketika tiba saatnya kembali memilih, banyak dari mereka yang hampir tidak mengingat adanya kenaikan pajak yang dilakukan setelah pemilu sebelumnya," sebut Potrafke.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintahan di negara industri akan menahan rencana kenaikan pajak sebelum pemilu. Pada saat bersamaan, otoritas pajak juga tampaknya tidak akan memberikan banyak diskon pajak. (rig)