KINERJA FISKAL

Begini Kata Banggar DPR Soal Kinerja Pendapatan Negara Semester I/2023

Dian Kurniati | Selasa, 11 Juli 2023 | 12:00 WIB
Begini Kata Banggar DPR Soal Kinerja Pendapatan Negara Semester I/2023

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat pendapatan negara pada semester I/2023 senilai Rp1.407,9 triliun setara 57,2% dari target. Kinerja pendapatan negara tersebut juga tumbuh 5,4%.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan kinerja pendapatan negara masih positif meski dihadapkan pada tantangan penurunan harga komoditas. Meski demikian, tren moderasi harga komoditas tetap perlu diwaspadai.

"Menurunnya harga komoditas global mampu dikelola cukup baik oleh pemerintah sehingga pendapatan negara terjaga dengan baik," katanya saat rapat bersama pemerintah, dikutip pada Selasa (11/7/2023).

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Said mengatakan pendapatan negara pada semester I/2023 utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.105,6 triliun atau telah mencapai 54,7% dari target. Penerimaan pajak juga tumbuh 5,4%.

Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas pajak Rp970,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp135,4 triliun. Penerimaan pajak mampu tumbuh 9,9%, sedangkan kepabeanan dan cukai masih terkontraksi 18,8%.

Menurutnya, Banggar mengapresiasi penerimaan perpajakan yang secara umum masih menggambarkan kinerja positif.

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

"Di tengah gempuran isu miring terkait perpajakan, pemerintah masih bisa mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan," ujarnya.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp302,1 triliun atau tumbuh 5,5%. Penerimaan PNBP tetap positif karena kinerja komoditas nonmigas tumbuh mencapai 94,7%.

Secara keseluruhan, APBN mencatatkan surplus senilai Rp152,3 triliun pada semester I/2023 atau setara 0,71% terhadap produk domestik bruto (PDB). Surplus ini terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.407,9 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.255,7 triliun.

Said berharap surplus APBN ini dapat menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari SBN maupun pinjaman. Alasannya, isu utang kerap menjadi perdebatan, terlebih saat memasuki tahun politik. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya