KINERJA FISKAL

Begini Kata Banggar DPR Soal Kinerja Pendapatan Negara Semester I/2023

Dian Kurniati | Selasa, 11 Juli 2023 | 12:00 WIB
Begini Kata Banggar DPR Soal Kinerja Pendapatan Negara Semester I/2023

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat pendapatan negara pada semester I/2023 senilai Rp1.407,9 triliun setara 57,2% dari target. Kinerja pendapatan negara tersebut juga tumbuh 5,4%.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan kinerja pendapatan negara masih positif meski dihadapkan pada tantangan penurunan harga komoditas. Meski demikian, tren moderasi harga komoditas tetap perlu diwaspadai.

"Menurunnya harga komoditas global mampu dikelola cukup baik oleh pemerintah sehingga pendapatan negara terjaga dengan baik," katanya saat rapat bersama pemerintah, dikutip pada Selasa (11/7/2023).

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Said mengatakan pendapatan negara pada semester I/2023 utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.105,6 triliun atau telah mencapai 54,7% dari target. Penerimaan pajak juga tumbuh 5,4%.

Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas pajak Rp970,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp135,4 triliun. Penerimaan pajak mampu tumbuh 9,9%, sedangkan kepabeanan dan cukai masih terkontraksi 18,8%.

Menurutnya, Banggar mengapresiasi penerimaan perpajakan yang secara umum masih menggambarkan kinerja positif.

Baca Juga:
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan

"Di tengah gempuran isu miring terkait perpajakan, pemerintah masih bisa mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan," ujarnya.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp302,1 triliun atau tumbuh 5,5%. Penerimaan PNBP tetap positif karena kinerja komoditas nonmigas tumbuh mencapai 94,7%.

Secara keseluruhan, APBN mencatatkan surplus senilai Rp152,3 triliun pada semester I/2023 atau setara 0,71% terhadap produk domestik bruto (PDB). Surplus ini terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.407,9 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.255,7 triliun.

Said berharap surplus APBN ini dapat menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari SBN maupun pinjaman. Alasannya, isu utang kerap menjadi perdebatan, terlebih saat memasuki tahun politik. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Minggu, 22 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak