TANGGAPAN DITJEN PAJAK

Begini Dampak Isu Stop Bayar Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Agustus 2016 | 18:46 WIB
Begini Dampak Isu Stop Bayar Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak mengatakan isu negatif yang tersebar di media sosial untuk mengajak masyarakat berhenti membayar pajak bisa menimbulkan dampak buruk bagi negara beserta seluruh warga negaranya.

Direktur P2 Humas DJP Hestu Yoga Saksama menuturkan jika masyarakat terpengaruh dengan isu negatif, maka hal itu juga secara tidak disadari akan pelaku penyebar isu negatif itu sendiri.

"Masyarakat janganlah terpengaruh terhadap isu tersebut, kalau terpengaruh maka seluruh warga Indonesia akan dirugikan. Pelaku pun itu sebenarnya bayar pajak melalui beberapa media yang telah ia gunakan. Anehnya, media yang dikenakan pajak itu malah digunakan untuk menyebar isu stop bayar pajak," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/8).

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Ia menegaskan pembuat isu tersebut tidak memahami fungsi dan tujuan dari pajak yang berlaku. Menurutnya, isu tersebut tidak akan beredar jika pelaku memahami dengan jelas fungsi dan tujuan pajak.

Padajal, lanjut Hestu, pajak memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan seluruh wilayah Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kontribusi pajak menjadi peran utama pembangunan infrastruktur nasional.

Pembangunan yang saat ini tengah terjadi bisa langsung berhenti total jika tidak ada kontribusi masyarakat melalui pelunasan pajak. Sisa pembangunan yang akan berupa 'setengah jadi' itu akan menyia-nyiakan anggaran pembangunan yang sudah digelontorkan.

Baca Juga:
Wah! Pemprov Gelar Tax Amnesty, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan

Hestu menambahkan pertumbuhan negara juga akan statis dan bahkan bisa runtuh akibat berhentinya pemberlakuan pajak. Bahkan segala sesuatu yang bersinggungan dengan pajak akan mengalami goncangan.

"Infrastruktur pun tidak akan bisa dijalankan kalau rakyat stop bayar pajak karena terpengaruh isu itu. Padahal, penerimaan dari pajak itulah yang dikumpulkan lalu digunakan untuk membangun negara," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN