TANGGAPAN DITJEN PAJAK

Begini Dampak Isu Stop Bayar Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Agustus 2016 | 18:46 WIB
Begini Dampak Isu Stop Bayar Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak mengatakan isu negatif yang tersebar di media sosial untuk mengajak masyarakat berhenti membayar pajak bisa menimbulkan dampak buruk bagi negara beserta seluruh warga negaranya.

Direktur P2 Humas DJP Hestu Yoga Saksama menuturkan jika masyarakat terpengaruh dengan isu negatif, maka hal itu juga secara tidak disadari akan pelaku penyebar isu negatif itu sendiri.

"Masyarakat janganlah terpengaruh terhadap isu tersebut, kalau terpengaruh maka seluruh warga Indonesia akan dirugikan. Pelaku pun itu sebenarnya bayar pajak melalui beberapa media yang telah ia gunakan. Anehnya, media yang dikenakan pajak itu malah digunakan untuk menyebar isu stop bayar pajak," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/8).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Ia menegaskan pembuat isu tersebut tidak memahami fungsi dan tujuan dari pajak yang berlaku. Menurutnya, isu tersebut tidak akan beredar jika pelaku memahami dengan jelas fungsi dan tujuan pajak.

Padajal, lanjut Hestu, pajak memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan seluruh wilayah Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kontribusi pajak menjadi peran utama pembangunan infrastruktur nasional.

Pembangunan yang saat ini tengah terjadi bisa langsung berhenti total jika tidak ada kontribusi masyarakat melalui pelunasan pajak. Sisa pembangunan yang akan berupa 'setengah jadi' itu akan menyia-nyiakan anggaran pembangunan yang sudah digelontorkan.

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Hestu menambahkan pertumbuhan negara juga akan statis dan bahkan bisa runtuh akibat berhentinya pemberlakuan pajak. Bahkan segala sesuatu yang bersinggungan dengan pajak akan mengalami goncangan.

"Infrastruktur pun tidak akan bisa dijalankan kalau rakyat stop bayar pajak karena terpengaruh isu itu. Padahal, penerimaan dari pajak itulah yang dikumpulkan lalu digunakan untuk membangun negara," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses