Batasan Omzet Tidak Kena Pajak Rp500 Juta UMKM Berlaku Mulai 2022

JAKARTA, DDTCNews - Batasan peredaran bruto tidak kena pajak pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan berlaku mulai tahun pajak 2022.

Mulai tahun depan, wajib pajak orang pribadi UMKM yang memanfaatkan skema PPh final PP 23/2018 tidak perlu membayar pajak atas peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 [perubahan atas UU PPh] mulai berlaku pada tahun pajak 2022," bunyi Pasal 17 ayat (1) UU HPP, dikutip Jumat (8/10/2021).

Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2a) UU PPh yang diubah melalui UU HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

Batasan peredaran bruto yang tidak dikenai pajak pada Pasal 7 ayat (2a) ini dapat disesuaikan melalui peraturan menteri keuangan (PMK) setelah menteri keuangan berkonsultasi dengan DPR.

Dengan adanya ketentuan baru pada UU HPP, maka wajib pajak orang pribadi UMKM yang dalam 1 tahun penuh omzetnya masih di bawah Rp500 juta sama sekali tidak dikenai PPh final.

"Jadi kalau ada para pengusaha yang memiliki warung kopi atau warung makan yang pendapatannya tidak mencapai Rp500 juta per tahun, mereka tidak dikenakan pajak," ujar Sri Mulyani, Kamis (7/10/2021).

Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang selama ini membayar PPh menggunakan skema PPh final PP 23/2018, maka pajak yang dibayar akan makin rendah karena hanya peredaran bruto di atas Rp500 juta saja yang nantinya dikenai PPh final UMKM.

Sebagai contoh, bila seorang wajib pajak orang pribadi memiliki omzet Rp1,2 miliar dalam setahun, maka hanya peredaran bruto senilai Rp700 juta saja yang dikenai PPh final UMKM. Dengan demikian, PPh final yang dibayar dalam setahun hanya senilai Rp3,5 juta.

Pada ketentuan yang berlaku saat ini, PPh final UMKM dibebankan atas seluruh peredaran bruto sehingga PPh final yang wajib dibayar sebesar Rp6 juta.

Dengan simulasi ini, tampak wajib pajak orang pribadi UMKM mendapatkan keringanan PPh final sebesar Rp2,5 juta dalam setahun berkat pengaturan baru pada UU HPP. (sap)