Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui penerbitan Permendag 7/2024 telah menghilangkan batasan jenis dan jumlah barang yang dapat diimpor pekerja migran Indonesia (PMI) melalui mekanisme barang kiriman.

Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Sukarman mengatakan penghapusan batasan jenis dan jumlah barang yang dapat diimpor ini menjadi kabar baik bagi seluruh PMI yang berada di luar negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memudahkan PMI mengirimkan barang ke Indonesia.

"Ini adalah kemenangan semua pihak, bukan hanya pekerja migran. Karena memang negara perlu hadir untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja migran," katanya dalam sosialisasi Permendag 7/2024, dikutip pada Sabtu (4/5/2024).

Sukarman mengatakan PMI telah berkontribusi nyata dalam pengiriman remitansi devisa bagi Indonesia. Pada 2023, PMI telah menyumbang devisa melalui remitansi sekitar Rp220 triliun.

Dia mengaku senang batasan jenis dan jumlah barang yang dapat diimpor PMI telah dihapus walaupun melalui proses panjang. Kini, sudah tidak ada lagi pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman PMI, kecuali yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan hidup (K3L).

Sejalan dengan penerbitan Permendag 7/2024, ketentuan barang kiriman PMI kini hanya mengacu pada PMK 141/2023. Sukarman pun menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para PMI yang hendak mengirimkan barang ke Indonesia.

Pertama, pembebasan batasan jenis dan jumlah barang kiriman hanya berlaku untuk PMI yang ditetapkan sebagai subjek penerima fasilitas, yakni tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, PMI harus memastikan statusnya terdaftar pada Sisko di BP2MI dan Portal Peduli WNI di Kemenlu.

Fasilitas kepabeanan atas impor barang kiriman diberikan maksimal 3 kali dalam 1 tahun senilai masing-masing FOB US$500 untuk PMI yang terdaftar pada BP2MI, serta maksimal 1 kali dalam 1 tahun senilai FOB US$500 untuk PMI yang terdaftar pada Kemenlu.

Kedua, PMI harus memperhatikan pengemasan barang kiriman yakni paling besar panjang 60 sentimeter, lebar 60 sentimeter, dan tinggi 80 sentimeter. Volume barang kiriman turut diatur agar dapat diperiksa melalui X-ray.

Ketiga, walaupun tidak ada pembatasan, PMI tetap harus mematuhi impor barang yang terkait K3L seperti prekursor nonfarmasi, nitrocellulose, barang berbasis sistem pendingin, dan baterai lithium tidak baru.

"Tetap ada peraturan lain yang mengikat sehingga jangan sampai nanti pekerja migran Indonesia seenaknya mengirim barang tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Keempat, memperhatikan batasan de minimis barang kiriman, yakni senilai US$500 untuk setiap pengiriman. Jika melebihi batasan de minimis tersebut, atas impor barang kiriman PMI dikenakan bea masuk 7,5% dan pajak dalam rangka impor (PDRI). (sap)