Banyak Pedagang Online Tak Bayar Pajak, Otoritas Minta Data Perbankan

HANOI, DDTCNews – Otoritas pajak Vietnam berencana meminta data dari 45 bank sebagai langkah awal pemerintah dalam menyelidiki tren peningkatan jumlah pedagang online yang tidak membayar pajak.

Direktur Penindakan Departemen Umum Perpajakan Vu Manh Cuong mengatakan terdapat ribuan pedagang online yang beroperasi dengan potensi pendapatan triliunan, tetapi justru tidak membayar pajak.

"Mereka yang melakukan penghindaran pajak tidak bisa melarikan diri selamanya. Mereka harus membayar cepat atau lambat, begitu kami mendapatkan data dari bank," kata Cuong dikutip Kamis (5/11/2020).

Studi Departemen Perpajakan Hanoi menyebutkan lebih dari 1.100 pengembang perangkat lunak dan game online di Hanoi tidak membayar pajak, padahal nilai pendapatan mereka diprediksi menyentuh VND4,8 triliun atau setara dengan Rp3 triliun selama 2017—2019.

Pedagang online yang memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce juga terus berkembang dan mendapatkan banyak keuntungan.

Baru-baru ini, kepolisian Vietnam menemukan gudang yang menjual barang selundupan melalui siaran langsung di media sosial dengan omzet VND650 miliar atau setara dengan Rp405 miliar dalam 2 tahun terakhir. Mereka juga sama sekali tidak membayar pajak.

Menurut peraturan Kementerian Keuangan, bisnis atau individu dengan pendapatan tahunan VND100 juta atau setara dengan Rp62,3 juta atau lebih harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan.

Upaya memungut pajak dari pedagang online memang tidak mudah, meski otoritas pajak memiliki kewenangan untuk meminta informasi keuangan dari bank tentang orang-orang yang memperoleh penghasilan dari aktivitas perdagangan online, sejak Juli lalu.

Dalam mendorong kepatuhan, otoritas juga menetapkan denda bagi pedagang online yang terlambat membayar pajak. "Mereka yang tidak melaporkan dan membayar pajak harus membayar denda 0,03% per hari karena keterlambatan pembayaran," ujar Cuong.

Berdasarkan data perbankan, terdapat lebih dari 18.300 organisasi dan individu yang terlibat dalam perdagangan online di Hanoi dengan total pendapatan lebih dari VND1,46 triliun atau Rp909 miliar dari Google, Facebook, YouTube, dan platform lainnya.

Seperti dilansir vnexpress.net, Departemen Umum Perpajakan pun telah meminta pedagang online itu untuk membayar pajak hampir VND14 miliar atau Rp8,7 miliar.

Otoritas juga mengidentifikasi layanan persewaan kamar melalui Booking, Agoda, dan Airbnb dengan pendapatan lebih dari VND5 triliun dalam 8 bulan pertama tahun ini memiliki potensi pajak VND93 miliar atau Rp58 miliar. (rig)