KOTA BOGOR

Banyak Hotel Tutup, PHRI Minta Penundaan Pajak Pembangunan Satu

Redaksi DDTCNews | Senin, 23 Maret 2020 | 09:15 WIB
Banyak Hotel Tutup, PHRI Minta Penundaan Pajak Pembangunan Satu

Ilustrasi.

BOGOR, DDTCNews—Sebanyak 11 hotel di Kota Bogor terpaksa tutup akibat terdampak virus corona atau Covid-19 yang kini tengah merebak, sehingga menggerus tingkat okupansi hotel.

“Hari ini ada laporan dari PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) ada sekitar 11 hotel yang menyatakan diri menghentikan kegiatan bisnisnya,” kata Dedie A. Rachim, Wakil Wali Kota Bogor, Minggu petang, (22/3/2020).

Dedie menjelaskan okupansi hotel di Kota Bogor pada kondisi normal rata-rata berada di atas 70 persen. Namun saat ini, tingkat okupansi hotel turun drastis menjadi 18,2% seiring dengan merebaknya Covid-19.

Baca Juga:
Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Dia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut juga sejalan dengan menurunnya wisatawan atau pengunjung di Kota Bogor yang secara drastis, sehingga berdampak terhadap penurunan okupansi hotel.

“Secara real di lapangan, okupansi yang biasanya di atas 70%, sudah berada di posisi 18,2%. Jadi ini sejalan dengan bencana ini, secara otomatis kegiatan, lalu lintas pariwisata, dan lain-lain memang berkurang,” ujarnya.

Demi mengurangi dampak ekonomi terhadap pengusaha hotel, lanjut Dedie, pihak PHRI meminta penundaan sementara penagihan Pajak Pembangunan Satu (PB1). Dia mengaku permintaan PHRI itu tengah dipertimbangkan Pemkot Bogor. Sebagai perbandingan, tuntutan serupa seperti ini juga terjadi di Inggris.

“Kita sedang mempertimbangkan permintaan dari temen-temen PHRI untuk menunda penagihan PB1 atau pajak daerah,” jelas Dedie dilansir dari tribunnews. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN