PERTUMBUHAN EKONOMI

Bahlil Sebut Investasi Jadi Penopang Utama Ekonomi Tetap Tumbuh

Redaksi DDTCNews | Selasa, 24 Maret 2020 | 09:48 WIB
Bahlil Sebut Investasi Jadi Penopang Utama Ekonomi Tetap Tumbuh

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

JAKARTA, DDTCNews—Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai realisasi investasi menjadi satu-satunya solusi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.

Bahlil menjelaskan pandemi Covid-19 memberikan efek besar kepada perekonomian nasional. Untuk bisa menjaga ekonomi tetap tumbuh, realisasi investasi tetap harus bergerak di tengah keterbatasan pergerakan manusia saat ini.

“Saat ekonomi seperti sekarang tidak ada cara lain untuk Indonesia selain meningkatkan investasi,” katanya di Kantor BKPM, Senin (23/3/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Bahlil menilai kegiatan investasi akan menciptakan efek berganda kepada perekonomian nasional. Efek itu antara lain menciptakan produk untuk substitusi impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

Lalu dengan investasi secara langsung akan meningkatkan kualitas ekspor nasional dengan nilai tambah yang tinggi. Hingga ujungnya aktivitas ekonomi akan meningkatkan pendapatan negara, terutama dari unsur pajak.

“Untuk meningkatkan pendapatan pajak, melahirkan substitusi impor dan meningkatkan kualitas ekspor menjadi output dari realisasi investasi, jadi kami kawal itu dengan pusat komando pengawalan investasi,” jelas Bahlil.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Dia juga menjelaskan kebijakan relaksasi yang diberikan kepada pengusaha, baik dari kebijakan fiskal dan nonfiskal merupakan opsi paling tepat untuk dilakukan saat ini, terutama di tengah penyebaran Covid-19.

Relaksasi itu, lanjutnya, menyebabkan perubahan struktur perizinan yang diterbitkan oleh BKPM. Saat ini perizinan dalam bidang kesehatan naik menjadi peringkat kedua di bawah perizinan bidang perdagangan.

Perizinan dalam bidang kesehatan biasanya menempati urutan 5 dalam pengajuan perizinan kepada BKPM. Rinciannya, pada periode 1 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020 BKPM mencatat terdapat 7.547 berkas permohonan izin usaha kesehatan.

Sebagian besar permohonan izin didominasi oleh izin edar yang sebanyak 1.482 berkas, izin sertifikat distribusi penyaluran alat kesehatan sebanyak 1.255 berkas dan izin sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik sekitar 900 berkas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN