Bahas Raperda, DPRD Minta Kendaraan Bekas Kena Pajak Lebih Ringan

PEKANBARU, DDTCNews - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DPRD Riau mengusulkan adanya keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan bekas atau lama.

Anggota Pansus Abdul Kasim menjelaskan pasal khusus mengenai keringanan PKB dalam Raperda PDRD diperlukan sehingga pajak tersebut tidak membebani masyarakat sekaligus tidak merugikan pemerintah.

"Saya berharap dalam pasal ini harus dituangkan bagaimana kendaraan yang sudah di atas 15 tahun, sudah tidak terpakai lagi, agar biaya pajaknya tidak sama seperti kendaraan baru," katanya, dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Dikutip dari jawapos.com, Abdul menambahkan bahwa keringanan PKB tersebut perlu dituangkan dalam raperda sehingga ke depan insentif yang diberikan memiliki kejelasan landasan hukum.

Sebagai informasi, UU 1/2022 mengatur dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) serta bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor.

NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada pekan pertama Desember tahun pajak sebelumnya. Atas kendaraan baru, NJKB ditetapkan dengan peraturan menteri dalam negeri. Selain kendaraan baru, NJKB ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur.

Dalam menetapkan NJKB atas kendaraan selain kendaraan baru, gubernur harus memperhatikan penyusutan NJKB serta tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Dasar pengenaan PKB harus ditinjau kembali oleh mendagri ataupun gubernur paling lama setiap 3 tahun dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi. (rig)