STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN

Bagaimana Kinerja Penerimaan PPN di Negara-Negara OECD?

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
Bagaimana Kinerja Penerimaan PPN di Negara-Negara OECD?

DALAM konsep makroekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta neraca perdagangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang baik akan dapat turut serta mendorong penerimaan negara, khususnya pajak.

Dalam masa krisis seperti sekarang ini, tingkat konsumsi cenderung menurun. Kondisi ini berpotensi mengurangi kinerja penerimaan pajak atas konsumsi (consumption tax), khususnya pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan (PPn) merupakan jenis pajak atas konsumsi yang bersifat umum (taxes on general consumption). Sementara itu, cukai dan bea masuk merupakan jenis-jenis pajak atas konsumsi yang bersifat spesifik (taxes on spesific consumption).

VAT Revenue Ratio (VRR) merupakan rasio untuk mengukur kinerja penerimaan PPN dengan membandingkan realisasi penerimaan PPN yang ada dengan potensi penerimaan PPN yang didasarkan pada tingkat konsumsi nasional (rumah tangga dan perusahaan). Lebih lanjut, Implicit Tax Rates (ITR) atas konsumsi mencerminkan beban efektif pajak atas konsumsi di suatu negara.

Negara-negara dengan VRR yang rendah serta memiliki proporsi konsumsi pemerintah (government consumption) yang lebih tinggi, kinerja penerimaan PPN-nya akan lebih mudah terdampak oleh perubahan kondisi ekonomi (OECD, 2020).

Tabel berikut menunjukkan besaran tarif PPN, rasio VRR, serta beban ITR atas konsumsi dari negara-negara OECD pada 2017. Informasi dalam tabel bersumber dari working paper yang dirilis OECD pada 2020.


Dari tabel tersebut dapat terlihat di antara negara-negara OECD, Luksemburg merupakan negara dengan VRR tertinggi, yaitu sebesar 95%. Tarif PPN dan beban pajak efektif atas konsumsi negara ini relatif cukup besar, masing-masing mencapai 17% dan 24,7%.

Denmark yang memiliki standar tarif PPN cukup tinggi, yakni 25%, mempunyai proporsi penerimaan PPN sebesar 67%. Besaran itu masih jauh dibandingkan dengan Estonia yang mencapai 80% walaupun memiliki tarif PPN yang lebih kecil, yakni 20%.

Menariknya, dengan tarif PPN sebesar 8%, proporsi realisasi penerimaan PPN terhadap potensinya untuk Jepang sangat tinggi, yakni sebesar 74%. Selain itu, apabila dilihat dari besaran beban efektif pajak atas konsumsi, Jepang juga tergolong sangat rendah, yakni hanya 9,6%.

Di sisi lain, Meksiko merupakan negara dengan VRR terendah di OECD dengan proporsi mencapai 33%. Padahal, standar tarif PPN di mesiko tergolong besar, yakni 16%.

Pada kesimpulannya, tingginya standar tarif PPN tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja penerimaan PPN. Di masa pandemi, tentunya perluasan basis PPN lebih diharapkan untuk menstabilkan pendapatan PPN.*

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

20 Juli 2020 | 12:29 WIB

Terimakasih Infonya DDTC

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN