BERITA PAJAK HARI INI

Awasi Wajib Pajak, DJP Pakai 4 Aplikasi Berbasis Data Analisis Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 19 Juli 2021 | 08:34 WIB
Awasi Wajib Pajak, DJP Pakai 4 Aplikasi Berbasis Data Analisis Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Untuk memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak, Ditjen Pajak (DJP) telah meluncurkan 4 aplikasi berbasis data analisis. Peluncuran yang telah dilakukan saat peringatan Hari Pajak tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (19/7/2021).

Adapun keempat aplikasi yang telah diluncurkan tersebut antara lain Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.

“Aplikasi yang membantu pengawasan, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas AR (account representative), fungsional pemeriksa pajak, dan juru sita,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga:
Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Keempat aplikasi tersebut merupakan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas. Otoritas berharap berbagai aplikasi pendukung pelaksanaan tugas tersebut dapat menciptakan kepastian, efisiensi, dan kesederhanaan administrasi. Simak ‘Hari Pajak, DJP Luncurkan Aplikasi Pendukung Pelaksanaan Tugas’.

Selain mengenai peluncuran aplikasi berbasis data analisis, ada pula bahasan terkait dengan potensi dampak dari kesepakatan pada Pilar 2 dampak terhadap kebijakan insentif PPh pemerintah. Desain insentif perpajakan, khususnya dengan penerapan tarif pajak efektif kurang dari 15%, harus didesain ulang.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Aplikasi CRM Fungsi TP

Aplikasi CRM Fungsi TP akan memberikan peta risiko wajib pajak yang menggunakan transfer pricing untuk penghindaran pajak.

Baca Juga:
PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Pada CRM Fungsi TP, terdapat business intelligent berupa cuplikan Smartweb yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menggambarkan jaringan hubungan istimewa dalam suatu grup usaha dari para wajib pajak. Simak ‘Aplikasi Baru, DJP Awasi Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing’. (DDTCNews)

Aplikasi Ability to Pay (ATP)

Aplikasi ATP untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan bayar wajib pajak. Sebagai alat untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan bayar, ATP dapat dimanfaatkan dalam tindakan pengawasan, penagihan, atau pemeriksaan pajak yang dilakukan otoritas pajak terhadap wajib pajak.

Dalam aplikasi ATP, ada sebuah peta berisi data dan variabel yang membentuk skor ability to pay wajib pajak. Skor tersebut ditampilkan dalam 5 skala pengukuran, mulai dari sangat rendah (very low) hingga sangat tinggi (very high). Simak ‘Identifikasi Kemampuan Bayar Wajib Pajak, DJP Pakai Aplikasi Ini’. (DDTCNews)

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Aplikasi Smartweb

Otoritas mengatakan Smartweb merupakan alat yang bisa menggambarkan hubungan wajib pajak orang pribadi kaya, keluarganya, dan perusahaan grupnya. Smartweb juga memiliki fitur untuk menentukan beneficial owner dari perusahaan.

DJP menegaskan informasi yang disediakan aplikasi Smartweb adalah penyajian hubungan wajib pajak dalam bentuk jaringan atau network disertai dengan perincian data terkait dengan jaringan data dan indikator risiko. Simak ‘Lewat Ini, DJP Tahu Hubungan WP dengan Keluarga dan Perusahaannya’. (DDTCNews)

Aplikasi Dashboard WP KPP Madya

Aplikasi Dashboad WP KPP Madya merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pengawasan kinerja penerimaan pajak dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya.

Baca Juga:
Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Terlebih, dalam reorganisasi instansi vertikal DJP, ada penambahan jumlah KPP Madya. DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya. Dengan penambahan itu, jumlah KPP Madya bertambah dari 20 menjadi 38 unit. Simak ‘Awasi Kinerja Penerimaan dan Keuangan WP di KPP Madya, DJP Pakai Ini’. (DDTCNews)

Tidak Lagi Berdasarkan Pada Tarif Pajak

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15% untuk tujuan misalnya menarik investasi. Dengan ketentuan ini, keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak tetapi berdasarkan pada faktor fundamental.

“Pemerintah cukup optimistis bahwa investasi di Indonesia tetap akan bertumbuh seiring percepatan dan penguatan reformasi struktural yang berdampak positif pada peningkatan iklim usaha,” ujar Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga:
Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Perlu Pembahasan Lebih Lanjut dalam Forum BEPS Inclusive Framework

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan secara umum, adanya skema minimum tax akan berdampak pada berkurangnya kompetisi pajak. Skema ini juga mencegah perpindahan laba ke preferential tax regime serta menjamin prinsip single tax principle (penghasilan dari suatu entitas jangan sampai tidak dipajaki).

Namun demikian, perlu diperhatikan juga, tarif pajak minimum yang dimaksud adalah tarif efektif sehingga bisa lebih rendah dari tarif yang berlaku dalam undang-undang. Salah satunya karena adanya insentif pajak.

“Implikasinya, tarif pajak minimum tersebut justru bisa berdampak bagi negara berkembang karena kehilangan daya saingnya untuk menarik investasi. Hal inilah yang perlu menjadi pembahasan lebih lanjut dalam forum BEPS Inclusive Framework, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya,” katanya. (Kontan) (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

19 Juli 2021 | 23:37 WIB

Digitalisasi ini menjadi penting sebagai langkah awal reformasi pajak di Indonesia. Semoga dapat semakin membantu pelaksanaan pemungutan pajak baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal