Awas, Pemutihan Pajak Digelar Mulai 16 Maret 2020

BANDA ACEH, DDTCNews—Pemerintah Provinsi Aceh mulai 16 Maret sampai 15 Juni 2020 akan melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan membebaskan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (BPKA) Aceh Bustami Hamzah mengatakan BBNKB yang dibebaskan adalah BBNKB ke II atau untuk kendaraan bekas/kendaraan bukan baru, tetapi hanya untuk atas nama sendiri, bukan atas nama orang lain.

“Kami mengimbau kepada pemilik kendaraan bermotor di Aceh untuk segera memanfaatkan kemudahan yang diberikan Pemerintah Aceh ini. Denda PKB-nya kami bebaskan, pokoknya tetap dibayar,” ujarnya dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (11/8/2020).

Dalam acara konferensi pers tersebut juga hadir Dirlantas Polda Aceh Dicky Sondani, Kepala Cabang Jasa Raharja Aceh Mulkan, Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Aceh Muhammad Iswanto, Kabid Pendapatan BPKA Saumi Elfiza, dan Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Aceh Padli.

Menurut Bustami, dalam pemutihan pajak kendaraan itu, bagi yang pajaknya menunggak sampai 7 tahun lebih, maka pemilik kendaraan bermotor cukup membayar 4 tahun saja. Adapun sisanya akan diputihkan. “Sekali lagi kami tegaskan, dendanya dihapus. Tinggal pokok 4 tahun saja,” katanya.

Ia menambahkan kebijakan pemutihan pajak ini sekaligus untuk memberi kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor di Aceh dalam memasukkan data kendaraannya ke sistem Electronic Registration And Identification (ERI) Korlantas Polri yang diberlakukan tahun ini.

Dalam kesempatan sama, Dirlantas Polda Aceh Dicky Sondani mengatakan kendaraan yang tidak masuk dalam daftar ERI akan dianggap kenderaan ilegal dan bodong. Dengan demikian apabila terjaring dalam razia, kendaraan tersebut bisa disita polisi.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebut status kendaraan yang tidak membayar pajak 2 tahun setelah berakhir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi atas permintaan pemilik atau pertimbangan pejabat.

“Sistem ERI ini akan memudahkan identifikasi pendataan dan menekan angka kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor. Proses identifikasi akan lebih mendalam dan detail karena akan terkoneksi dengan nomor telepon dan nomor induk kependudukan masyarakat,” katanya seperti dilansir waspadaaceh.com. (Bsi)