INGGRIS

Awas.. Cetak Laba Jumbo pada 2020 Bisa Ditagih Pajak Ekstra

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 Februari 2021 | 17:55 WIB
Awas.. Cetak Laba Jumbo pada 2020 Bisa Ditagih Pajak Ekstra

Ilustrasi. (Foto: Getty Images/bbc.com)

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk menerapkan pajak baru khusus untuk perusahaan yang mencetak laba besar pada tahun lalu.

Menkeu Inggris Rishi Sunak dikabarkan membidik perusahaan yang mendapatkan laba besar pada masa pandemi untuk berkontribusi lebih besar dengan pajak baru. Sebagian besar perusahaan yang masuk kategori tersebut merupakan penyedia layanan dagang elektronik seperti Amazon.

Laporan Sunday Times menyebutkan otoritas fiskal telah menyampaikan undangan elektronik kepada perusahaan teknologi untuk mengadakan pertemuan bulan ini. Pembahanan utama dari pertemuan tersebut terkait dengan rencana pajak penjualan online.

Baca Juga:
Ekonomi Sedang Sulit, UMKM Malaysia Minta Tak Ada Pengenaan Pajak Baru

"Downing Street [kantor PM Inggris] mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak keuntungan yang 'berlebihan' pada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan lonjakan laba karena Covid-19," tulis laporan Sunday Times, seperti dikutip Senin (8/2/2021).

Sementara itu, Juru Bicara Kemenkeu Inggris tidak memberikan tanggapan yang pasti terkait dengan isu pajak baru bagi perusahaan teknologi. Otoritas fiskal hanya fokus pada menjamin keseimbangan dan keadilan kebijakan pajak bagi pelaku usaha konvensional dan daring.

Menurutnya, setiap opsi untuk memberikan keseimbangan dan keadilan tersebut patut dipertimbangkan oleh pemerintah. Dukungan besar telah diberikan pemerintah untuk pelaku usaha domestik sepanjang tahun lalu agar mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Negara Ini Pungut PPN atas Jasa Pendidikan Sekolah Swasta Mulai 2025

"Kami sedang mempertimbangkan segala opsi kebijakan saat ini, termasuk apakah kami harus mengubah keseimbangan antara toko online dan toko fisik dengan memperkenalkan pajak penjualan online," terangnya.

Adapun hasil riset Altus Group mengungkapkan perusahaan teknologi menjadi sasaran utama pemerintah bukan hanya karena lonjakan laba yang diraih pada tahun lalu. Perusahaan seperti Amazon dianggap minim kontribusi dalam penerimaan pajak.

Pada 2020, laba Amazon naik hampir £20 miliar atau setara dengan Rp383 triliun. Namun, angka Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan hanya 0,37%.

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jika pajak baru diperkenalkan dengan basis operasi Amazon di Inggris dan laba yang dihasilkan, maka setoran pajak pada tahun fiskal 2020/2021 tidak kurang sebesar £71,5 juta.

Sementara itu, Juru Bicara Amazon Inggris masih enggan menanggapi isu pajak baru bagi perusahaan teknologi. Menurutnya, Amazon tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk pajak, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pelajar dan mahasiswa.

"Tahun lalu kami menciptakan 10.000 lapangan kerja baru dan minggu lalu kami mengumumkan 1.000 peserta magang baru," imbuhnya seperti dilansir news.sky.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja