DKI JAKARTA

Awal Tahun, DPP DKI Jakarta Berubah Nama

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 Januari 2017 | 11:15 WIB
Awal Tahun, DPP DKI Jakarta Berubah Nama

JAKARTA, DDTCNews – Seiring perubahan organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menindaklanjuti PP No.18 tahun 2016 dan Perda Provinsi DKI Jakarta No.5 tahun 2016, maka Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi.

Berdasarkan siaran pers yang diterima DDTCNews, Selasa (3/1), Dinas Pelayanan Pajak (DPP) berubah nama menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) mulai 2017. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

“Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat juga turut mengalami perubahan,” ungkap Humas Pajak Jakarta dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Perubahan nomenklatur ini juga berdampak pada perubahan sejumlah unit di tingkat kota dan kecamatan. Pada tingkat kecamatan mulai tahun 2017 akan dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya dilakukan oleh UPPD yaitu:

  • Pajak PBB-P2
  • BPHTB
  • Reklame
  • Pajak Air Bawah Tanah (PABT)
  • Ditambah dengan pelayanan pendaftaran hingga pelaporan untuk pajak:
  • Pajak Hotel
  • Pajak Restoran
  • Pajak Parkir
  • Pajak Hiburan
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Sementara untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 wilayah Kota akan berubah nama menjadi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi (SBPRD) dan hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan, penetapan dan penagihan, pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang berada di wilayah Kota tersebut.

AdapunBidang Pengendalian di kantor pusat BPRD akan mengkoordinasikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah. Sedangkan, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat di 5 wilayah Kota akan tetap melayani Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Kendati demikian, Humas Pajak Jakarta menekankan berubahnya organisasi diharapkan tidak mengurangi atau menghalangi pelayanan. Untuk itu akan dilakukan masa transisi pelayanan dari tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2016. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra