IRLANDIA

Asosiasi Minta Aturan Pajak yang Pro UKM

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 Juli 2016 | 18:59 WIB
 Asosiasi Minta Aturan Pajak yang Pro UKM

DUBLIN, DDTCNews – Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Irlandia atau The Irish Small and Medium Enterprises Association (ISME), telah mendesak pemerintah untuk mengumumkan usulan anggaran yang akan mendukung peningkatan daya saing dari bisnis-bisnis Irlandia dan membuat Irlandia lebih menarik bagi para pengusaha asing.

Juru bicara ISME mengatakan, dalam penyerahan pre-Budgetnya (rancangan Anggaran), ISME menyarankan agar pemerintah “berpikir dari bisnis yang kecil terlebih dahulu.”

“Hukum pajak telah ditulis hingga saat ini lebih banyak mempertimbangkan perusahaan-perusahaan multinasional besar, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap UKM,” ujarnya baru-baru ini.

Baca Juga:
Pemerintah China dan Parlemen Sepakati UU PPN, Berlaku Mulai 2026

Diskriminasi tersebut dapat terjadi secara langsung melalui pemberian tax allowances (tunjangan-tunjangan pajak) atau dari kesulitan-kesulitan yang yang timbul dari aturan pajak yang memang dari awal ditujukan untuk jenis usaha besar.

Untuk itu, ISME merekomendasikan agar segera diakhirinya secara total diskriminasi pajak terhadap pelaku bisnis (wiraswasta) dan pengurangan hambatan-hambatan birokrasi dalam riset dan perkembangan bisnis kecil, pilihan-pilihan saham bagi para karyawan, maupun pajak atas capital gains.

“Irlandia perlu menumbuhkan para pengusaha wiraswastanya sendiri. Kita perlu menggunakan sistem-sistem pajak kita dengan lebih efektif untuk menarik sejumlah besar manajer yang lahir di Irlandia, para profesional yang ahli dan para pengusaha wiraswasta yang bekerja di rumah dan luar negeri,” pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?