PENGAMPUNAN PAJAK

APINDO Siap Kawal Uji Materi UU Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 Agustus 2016 | 10:15 WIB
APINDO Siap Kawal Uji Materi UU Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses uji materi Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan siap mendukung apabila diperlukan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum APINDO Haryadi B. Sukamdani pada sosialisasi tax amnesty terakhir yang diselenggarakan APINDO di Jiexpo Hall D2, Jakarta, kemarin (1/8).

“APINDO akan membantu dalam mengawal legalitas payung hukum pelaksanaan kebijakan tax amnesty yang sedang dipermasalahkan oleh segelintir pihak melalui Uji Materi UU No. 11 Tahun 2016. APINDO juga siap mendukung pemerintah jika diperlukan dalam sidang Mahkamah Konstitusi,” tutur Hariyadi.

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Hariyadi menegaskan, kebijakan pajak yang ditempuh pemerintah melalui program pengampunan pajak merupakan kebijakan terbaik untuk menopang perekonomian nasional.

“Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk mendorong perekonomian yang sedang melemah ini, dampaknya kelesuan dunia usaha dari beberapa sektor Industri, partisipasi melalui kehadiran dalam sosialisasi ini menjadi cerminan kesuksesan tax amnesty,” katanya.

Sosialisasi yang terakhir di Jakarta diharapkan mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena hasil dari kebijakan ini diyakini memiliki manfaat besar dan nyata bagi pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi dan industri.

Baca Juga:
Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

“Peningkatan investasi dan industri akan mampu meningkatkan pendapatan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan Indonesia,” tambahnya.

APINDO dan dunia usaha secara luas untuk tetap berkomitmen supaya bisa memberikan sumbangsih kepada pemerintah sebagai bentuk bantuan dalam menggerakkan perekonomian nasional dalam bentuk usaha.

Selain itu, lanjut Hariyadi, APINDO selalu berperan aktif mulai dari proses penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak hingga disahkannya UU tersebut, serta menyatakan kesiapannya dalam membantu program pemerintah melalui program pengampunan pajak. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

Rabu, 20 November 2024 | 08:40 WIB BERITA PAJAK HARI INI

RUU Pengampunan Pajak untuk Dukung Visi dan Misi Pemerintahan Baru

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%