Apindo Minta Ambang Batas Pajak UMKM Tidak Diturunkan

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mewacanakan penurunan ambang batas (treshold) omzet pengusaha kena pajak (PKP) untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) yang saat ini sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan rencana penurunan treshold tersebut justru bisa mengundang respons negatif dari dunia usaha. Menurutnya batasan omzet sebesar Rp4,8 miliar per tahun sudah cukup memadai dan moderat untuk berlaku di Indonesia.

"Jadi kalau menurut saya sebaiknya tetap di Rp4,8 miliar. Rp4,8 miliar itu suatu angka yang cukup moderat," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/1).

Hariyadi memaklumi jika pemerintah akan menurunkan treshold PKP, sebab selama ini banyak pengusaha nakal yang mengaku-ngaku sebagai UKM.

"Saya bisa paham kenapa pemerintah akan melakukan ini, karena banyak sekali memang pengusaha yang punya omzet lebih besar tapi tiba-tiba mengaku jadi UKM," katanya.

Selain itu, pemerintah juga berencana akan turunkan tarif pajak penghasilan (PPh) dari 1% menjadi 0,5% sehingga jumlah wajib pajak bertambah tapi tarifnya lebih rendah. Hariyadi menilai hal tersebut merupakan langkah yang bijak karena akan memberikan stimulus untuk pertumbuhan UMKM.

"Kalau menurut pandangan kami, suatu pajak yang kompetitif justru akan memberikan dorongan untuk tumbuh sebetulnya. Tapi kalau malah ditarik insentifnya maka biasanya akan kurang begitu bagus hasilnya," katanya.

Namun, jika penurunan tarif PPh ini diiringi penurunan treshold PKP seperti yang direncanakan pemerintah maka menjadi tidak tepat. “Menurut saya lebih baik kalau treshold tetap, tapi tarif PPh-nya diturunin," ujarnya.

Menurutnya dari data yang ada, secara keseluruhan baik PPh pribadi maupun pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami kenaikan sehingga kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup bagus.

"Kalau dilihat datanya kan naik semua. Baik PPh pribadinya, PPN-nya naik ya kalo kita lihat secara keseluruhan naik semua menurut saya cukup bagus kebijakan yang sekarang," papar Hariyadi.

Saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait kedua kebijakan tersebut. Diharapkan negosiasi tersebut akan menghasilkan keputusan yang tepat bagi pelaku UMKM. (Amu)