KAMUS KEPABEANAN

Apa itu Verification Visit dalam Kepabeanan?

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 01 Juni 2022 | 14:00 WIB
Apa itu Verification Visit dalam Kepabeanan?

KETENTUAN pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional kerap menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku ekspor dan/atau impor. Sebab, mereka perlu memenuhi ketentuan yang berlaku untuk bisa memanfaatkan tarif preferensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) sempat menerbitkan PMK 229/2017 s.t.d.t.d PMK 124/2019 yang mengatur mengenai tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional.

Dalam perkembangannya, PMK 229/2017 s.t.d.t.d PMK 124/2019 dicabut dengan sejumlah PMK yang mengatur pengenaan tarif bea masuk berdasarkan skema perjanjian/kesepakatan internasional tertentu.

Baca Juga:
Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

PMK tersebut di antaranya PMK 131/2020 yang mengatur pengenaan tarif bea masuk berdasarkan skema Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA). Salah satu ketentuan yang diatur, baik dalam PMK 229/2017 s.t.d.t.d PMK 124/2019 maupun dalam PMK 131/2020 ialah mengenai verification visit. Lantas, apa itu verification visit?

Definisi
KENDATI ketentuan yang mendasari verification visit mengalami perubahan, definisi verification visit tidak berubah. Merujuk PMK 229/2017 dan PMK 131/2020, verification visit adalah kegiatan yang dilakukan Pejabat Bea Cukai di negara penerbit surat keterangan asal (SKA) untuk memperoleh data atau informasi mengenai validitas keasalan barang.

Dirjen Bea Cukai atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk dapat melakukan verification visit apabila jawaban atas permintaan retroactive check diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan ketentuan asal barang.

Baca Juga:
Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Permintaan retroactive check adalah permintaan yang dilakukan Pejabat Bea Cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai keasalan barang, mulai dari terkait dengan kriteria asal barang, tata cara pengisian SKA, dan/atau keabsahan SKA.

Retroactive check ini dilakukan jika SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya. Misal, berdasarkan hasil penelitian tanda tangan pejabat dan/atau stempel pada SKA tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh spesimen tanda tangan dan/atau stempel.

SKA atau disebut juga certificate of origin(COO) merupakan dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan Instansi Penerbit SKA yang menyatakan barang yang akan memasuki daerah pabean dapat diberikan tarif preferensi. Simak “Apa Itu Surat Keterangan Asal?”

Baca Juga:
Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sementara itu, ketentuan asal barang (rules of origin) adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang. Simak “Apa itu Rules of Origin?”

Rules of origin (ROO) di antaranya digunakan untuk menentukan asal barang untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensi. Asal suatu barang menjadi hal penting karena hanya barang-barang dari negara tertentu yang terikat pada satu perjanjian preferensi saja yang dapat menikmati tarif preferensi.

Dengan demikian, untuk mendapatkan tarif preferensi yang ditawarkan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan internasional, barang bersangkutan harus memenuhi rules of origin. Pembuktian pemenuhan rules of origin ini dituangkan dalam SKA.

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Jika SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya maka pejabat bea cukai akan melakukan retroactive check. Apabila jawaban atas permintaan retroactive check diragukan kebenarannya atau tidak cukup untuk membuktikan pemenuhan ROO maka pejabat bea dan cukai akan melakukan verification visit.

Ketentuan terkait dengan verification visit, seperti jangka waktu dan tata cara penyampaian permintaan verification visit, bisa berbeda antarskema perjanjian internasional. Misal, ketentuan verification visit terkait dengan skema ATIGA tercantum dalam PMK 131/2020. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol