KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 12 Januari 2022 | 18:11 WIB
Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

DINAMIKA pelaksanaan desentralisasi fiskal mendorong pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian kebijakan. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berjalan selama 2 dasawarsa.

Penyesuaian kebijakan desentralisasi fiskal tercermin dari disahkannya Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Payung hukum yang berlaku sejak 5 Januari 2022 itu mencabut dan menggantikan dua undang-undang yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah, yaitu UU No. 33/2004 dan UU No. 28/2009.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Salah satu terobosan yang masuk dalam UU HKPD adalah pengaturan tentang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Seperti diketahui, PBJT ini menjadi istilah baru yang belum diatur dalam undang-undang terdahulu. Lantas, apa itu PBJT?

Definisi

PBJT merupakan nomenklatur pajak baru yang diatur dalam UU HKPD. Pada dasarnya, PBJT merupakan integrasi 5 jenis pajak daerah dalam UU PDRD yang berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 42 UU HKPD, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa tertentu yang menjadi objek PBJT tersebut meliputi:

Baca Juga:
8 Jenis Pajak Daerah yang Diatur Pemkab Tulungagung beserta Tarifnya

Pertama, makanan dan/atau minuman. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang dimaksud merupakan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

  1. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  2. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  • proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  • penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  • penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Kedua, tenaga listrik. Konsumsi tenaga listrik yang menjadi objek PBJT adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.

Ketiga, jasa perhotelan. Adapun jasa perhotelan yang dimaksud meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: hotel; vila; pondok wisata; motel; losmen; wisma pariwisata; dan pesanggrahan; rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan glamping.

Baca Juga:
Apa Itu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar?

Keempat, jasa parkir. Adapun jasa parkir yang dimaksud meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Kelima, jasa kesenian dan hiburan. Adapun jasa kesenian dan hiburan yang dimaksud meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; dan kontes binaraga.

Selanjutnya, pameran; pertunjukan sirkus; akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; serta olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Baca Juga:
Pengusaha Tolak Bayar, Setoran Pajak Alat Berat Masih Nol Rupiah

Ada pula rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; serta diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Apabila disandingkan dengan ketentuan terdahulu, terlihat objek PBJT bukan hanya menggabungkan objek kelima jenis pajak daerah berbasis konsumsi sebelumnya. UU HKPD juga memperluas objek PBJT, salah satunya atas jasa memarkirkan kendaraan (valet parking).

Kendati demikian, tidak semua objek-objek tersebut akan dikenakan PBJT. UU HKPD telah mengatur objek-objek yang dikecualikan dari pengenaan PBJT, salah satunya atas restoran dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda.

Baca Juga:
Update 2024, Apa Itu Pengembalian PPN untuk Turis Asing?

Pemungutan PBJT ini menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Adapun subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan, serta cara penghitungan PBJT sama dengan pengaturan dalam kelima jenis pajak berbasis konsumsi yang sebelumnya diatur dalam UU PDRD.

Sementara itu, tarif PBJT ditetapkan seragam sebesar maksimum 10%. Namun demikian, Pemda tetap diberikan ruang untuk menetapkan tarif pajak lebih tinggi atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, yaitu paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Selain itu, ada 2 tarif khusus yang berlaku atas tenaga listrik. Pertama, konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Kedua, konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%.

Baca Juga:
Tangerang Kantongi Penerimaan Rp327 Miliar dari PBJT Tenaga Listrik

Simpulan

INTINYA PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan jasa tertentu yang menjadi objek PBJT tersebut meliputi makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; serta jasa kesenian dan hiburan.

Kendati merupakan nomenklatur baru, PBJT sebenarnya merupakan penggabungan 5 jenis pajak berbasis konsumsi dalam UU PDRD yang sebelumnya diatur secara terpisah. Kelima jenis pajak itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan.

Merujuk Naskah Akademik (NA) UU HKPD, pembedaan 5 jenis pajak yang memiliki karakteristik sama tersebut selama ini menimbulkan beban administrasi yang tidak sederhana bagi wajib pajak yang mempunyai usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, serta menggunakan tenaga listrik sekaligus.

Baca Juga:
Apa Itu PPh Pasal 29?

Pasalnya, dalam implementasi UU PDRD, apabila terdapat 1 wajib pajak yang menyelenggarakan kelima aktivitas tersebut maka wajib membayar 5 jenis pajak daerah dan melaporkan 5 jenis Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Untuk itu, kelima jenis pajak yang berkarakteristik sama itu diintegrasikan menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Integrasi itu dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi wajib pajak serta memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Pemda. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 09:00 WIB PROVINSI RIAU

Opsen Berlaku Tahun Depan, Pemda se-Riau Teken Perjanjian Kerja Sama

Kamis, 19 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

8 Jenis Pajak Daerah yang Diatur Pemkab Tulungagung beserta Tarifnya

Rabu, 18 Desember 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra