THAILAND

Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Dian Kurniati | Rabu, 24 April 2024 | 10:30 WIB
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pelaku usaha pariwisata Thailand mendesak pemerintah memikirkan strategi untuk mengantisipasi fenomena wisatawan berlebih atau overtourism di beberapa destinasi wisata.

Sekjen Federasi Asosiasi Pariwisata Thailand Adith Chairattananon mengatakan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pengenaan pajak turis. Menurutnya, kunjungan wisatawan mancanegara ke Thailand terus meningkat setelah pandemi Covid-19.

"Dengan proyeksi kunjungan 40 juta wisatawan, destinasi utama seperti Phuket, Samui, dan Pattaya berada di ambang overtourism," katanya, dikutip pada Rabu (23/4/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Adith menuturkan pemerintah perlu secara serius mempertimbangkan daya dukung negara dalam melayani kunjungan wisatawan. Pengenaan pajak turis senilai THB300 atau sekitar Rp134.000 pun diyakini bisa membantu pengendalian kunjungan wisatawan asing.

Dia turut menyinggung pernyataan Perdana Menteri Srettha Thavisin yang ingin menjadikan 2025 sebagai tahun penting bagi pariwisata. Menurutnya, isu pariwisata tidak hanya menarik kunjungan wisatawan asing sebanyak-banyaknya, tetapi juga menyediakan destinasi yang berkualitas dan merata.

Saat ini, destinasi pariwisata utama Thailand seperti Phuket sudah dihadapkan pada masalah seperti kemacetan dan kekurangan air. Selain itu, bandara internasionalnya pun sudah kehabisan slot untuk maskapai penerbangan.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Adith meminta pemerintah untuk mendorong wisatawan beralih ke area pariwisata sekunder dengan menawarkan banyak atraksi potensial dan akomodasi yang memadai.

Sementara itu, Wakil Presiden Dewan Pariwisata Thailand Surawat Akaraworamat menilai pajak turis bisa dipertimbangkan untuk membantu mendanai program pengembangan pariwisata.

Pengenaan pajak turis akan mendatangkan tambahan penerimaan untuk pembangunan infrastruktur di area sekunder, sekaligus memperbaiki fasilitas yang rusak akibat overtourism.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

"Pajak turis senilai THB300 akan membantu otoritas pariwisata menerima anggaran yang lebih besar untuk merealisasikan proyek-proyek yang diperlukan," ujar Surawat seperti dilansir bangkokpost.com.

Dia memandang pajak turis yang hanya THB300 juga tidak akan menyurutkan semangat wisatawan asing untuk mengunjungi Thailand. Sebab, tarif tersebut tergolong rendah ketimbang beberapa negara seperti Bhutan yang memungut pajak turis lebih dari US$100 per malam.

Pemerintah sesungguhnya telah menyetujui rencana pajak turis senilai THB300 atau Rp134.000 dari wisatawan asing yang masuk Thailand melalui jalur udara, serta THB150 dari pengunjung yang masuk melalui darat atau laut. Namun, belum ada kejelasan mengenai waktu implementasi pajak turis. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra