KEBIJAKAN PAJAK

Angka PDB Nominal 2023 Dirilis, Tax Ratio Capai 10,31 Persen

Muhamad Wildan | Senin, 05 Februari 2024 | 15:30 WIB
Angka PDB Nominal 2023 Dirilis, Tax Ratio Capai 10,31 Persen

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Rasio perpajakan (tax ratio) 2023 tercatat menurun dibandingkan tax ratio 2022 sebesar 10,39%.

Dengan penerimaan perpajakan sejumlah Rp2.155,4 triliun dan PDB nominal senilai Rp20.892 triliun pada 2023 maka diperoleh tax ratio sebesar 10,31%.

"Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75 juta atau US$4.919,7," tulis BPS dalam statistik yang dirilis hari ini, Senin (5/2/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Pada 2023, penerimaan perpajakan tumbuh 5,9% dari tahun sebelumnya. Meski begitu, pertumbuhan penerimaan perpajakan itu lebih rendah dari pertumbuhan PDB nominal sebesar 6,5%. Akibatnya, tax ratio 2023 juga lebih rendah dari tax ratio 2022.

Sebelum data PDB dan pertumbuhan ekonomi 2023 dirilis oleh BPS, Kementerian Keuangan sudah memperkirakan tax ratio pada 2023 sebesar 10,21%.

"Dua tahun berturut-turut penerimaan perpajakan itu tumbuhnya tinggi, 20% pada 2021 dan 31,4% pada 2022. Waktu itu, kami memperkirakan tak mungkin penerimaan negara setelah melonjak 2 tahun berturut-turut akan bisa positive growth, ternyata kita bisa," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2 Januari 2024.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Secara terperinci, penerimaan pajak 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, tumbuh 8,9% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 2022. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp286,2 triliun, turun 9,9%.

Penerimaan pajak pada 2023 ditopang oleh PPh nonmigas yang berkontribusi senilai Rp993 triliun dan PPN/PPnBM dengan kontribusi senilai Rp764,3 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja