AMERIKA SERIKAT

Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Rabu, 06 Juli 2022 | 12:00 WIB
Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Partai Republik AS dikabarkan turut mendorong Hungaria untuk menolak implementasi pajak minimum global dan menghambat adopsi pajak tersebut di Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto mengatakan dirinya mendapatkan saran dari Partai Republik terkait dengan implementasi pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang diinisiasi OECD.

"Kami terus berkonsultasi dengan Partai Republik. Ada komunikasi intensif mengenai isu ini," katanya seperti dilansir washingtonpost.com, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga:
Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Dua anggota Partai Republik pada House Ways and Means Committee, yaitu Adrian Smith dan Mike Kelly diketahui mengirimkan surat kepada Duta Besar Hungaria untuk AS Szabolcs Takacs. Dalam surat tersebut, Smith dan Kelly mendorong Hungaria untuk menolak pajak minimum global.

Untuk diketahui, Hungaria merupakan satu-satunya negara Uni Eropa yang menolak implementasi pajak korporasi minimum global. Alhasil, implementasi kebijakan pajak minimum global tersebut menjadi tidak menentu.

Persetujuan dari Hungaria perihal pajak minimum global amat diperlukan mengingat implementasi kebijakan pajak di Uni Eropa memerlukan suara bulat dari seluruh anggotanya.

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Meski demikian, Uni Eropa di bawah presidensi Prancis tengah mencari cara untuk menerapkan pajak korporasi minimum global dengan tarif 15% tersebut tanpa menunggu persetujuan dari Hungaria.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan terdapat potensi Uni Eropa mengadopsi pajak minimum global meski tidak ada persetujuan dari seluruh negara anggota Uni Eropa.

"Eropa tidak bisa lagi disandera oleh niat buruk beberapa anggotanya," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?