APBN KITA

Akhir April 2024, Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Masih Turun

Dian Kurniati | Senin, 27 Mei 2024 | 16:57 WIB
Akhir April 2024, Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Masih Turun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja APBN 2024 hingga akhir April. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Hingga akhir April 2024, APBN dan keseimbangan primer masih pada posisi surplus. Kendati demikian, pendapatan negara tercatat masih turun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi pendapatan negara hingga akhir April 2024 tercatat senilai Rp924,9 triliun. Realisasi tersebut sekitar 33,0% dari target dalam APBN 2024 senilai Rp2.802,3 triliun.

“Ada 7,6% penurunan year on year dari pendapatan negara pada akhir April [2024],” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sebagai perbandingan berdasarkan pada dokumen APBN Kita, pada akhir April 2023, realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari target APBN. Kinerja pada saat itu juga tumbuh 17,3%.

“Tahun lalu mendapatkan windfall dari commodity price yang meningkat,” kata Sri Mulyani.

Kemudian, realisasi belanja negara hingga akhir April 2024 tercatat senilai Rp849,2 triliun. Dengan demikian, sebanyak 25,5% dari pagu dalam APBN 2024 senilai Rp3.325,1 triliun sudah dibelanjakan.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

“Ini dibandingkan posisi akhir April 2023 mengalami kenaikan 10,9% year on year,” katanya.

Sebagai perbandingan kembali, realisasi belanja negara pada akhir April 2023 tercatat senilai Rp765,8 triliun atau 25,0% dari pagu dalam APBN. Pada saat itu, kinerja belanja negara hanya tumbuh 2,04% secara tahunan.

Dengan kinerja pendapatan negara dan belanja negara tersebut, sambung Sri Mulyani, APBN 2024 masih mencatatkan surplus senilai Rp75,7 triliun atau 0,33% terhadap produk domestik bruto (PDB). Keseimbangan primer surplus Rp237,1 triliun.

Sebagai perbandingan kembali, pada posisi akhir April 2023, surplus APBN masih cukup besar. Nilainya adalah Rp234,7 triliun atau 1,12% terhadap PDB. Saat itu, keseimbangan primer juga masih surplus hingga Rp374,3 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja