Ajak WP Ikut PPS, Menteri ATR Samakan Patuh Pajak dengan Bela Negara

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengajak wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Hadi mengatakan PPS menjadi kesempatan yang baik bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Dia meminta wajib pajak segera memanfaatkan program tersebut karena periodenya akan berakhir hari ini.

"Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan dengan cara mengungkapkan harta yg belum dilaporkan dalam SPT Tahunan wajib pajak," katanya dalam video yang diunggah akun Instagram @pajakjaktim, dikutip pada Kamis (30/5/2022).

Hadi mengatakan pemerintah mengadakan PPS untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya dengan benar. Melalui program tersebut, diharapkan kepatuhan sukarela wajib pajak dapat menjadi lebih baik.

Dia menjelaskan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, memegang peranan penting dalam pembangunan. Misalnya pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai Rp1.265 triliun atau sekitar 70% dari APBN.

Hadi menilai kesadaran dan kepatuhan warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Di sisi lain, kepatuhan membayar pajak juga menjadi salah satu bentuk patriotisme masyarakat kepada negara.

"Keterlibatannya warga negara dalam membayar pajak merupakan salah satu bentuk bela negara dalam memberikan kontribusi secara langsung agar peningkatan kesejahteran masyarakat dan pembangunan bangsa dapat terwujud," ujarnya.

Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya 6 bulan, yakni pada 1 Januari hingga hari ini, 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. (sap)