Airlangga: Seluruh Aturan Perpajakan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim seluruh ketentuan pelaksana dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, mulai dari ketentuan tentang lembaga pengelola investasi (LPI), perizinan, kemudahan bagi UMKM, hingga perpajakan masih tetap berlaku. Pernyataan pemerintah ini menyusul dinyatakannya UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh aturan turunan dari setiap klaster UU Cipta Kerja telah diundangkan sebelum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan. Dengan demikian, seluruh aturan turunan UU Cipta Kerja masih berlaku.

"Kemudahan usaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan perizinan berusaha atau OSS tetap berjalan untuk perizinan berusaha baru atau perpanjangan," ujar Airlangga, Senin (29/11/2021).

Tak hanya aturan turunan, kebijakan-kebijakan strategis yang telah diputuskan berdasarkan UU Cipta Kerja juga disebut tetap berlaku. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk berdasarkan UU Cipta Kerja, Indonesia Investment Authority (INA), telah mendapatkan PMN sebesar Rp30 triliun dalam bentuk dana tunai dan sebesar Rp45 triliun dalam bentuk pengalihan saham negara.

Seluruh aturan pelaksana yang menjadi dasar pendirian INA dan pemberian PMN telah ditetapkan sebelum putusan MK dibacakan. "Dengan demikian, operasionalisasi INA tetap berjalan sesuai dengan putusan MK," ujar Airlangga.

Secara umum, operasionalisasi dari seluruh ketentuan UU Cipta Kerja tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan pelaksana yang telah terbit sebelum Putusan MK dibacakan.

Operasionalisasi dari UU Cipta Kerja tetap berjalan pada semua sektor baik di pusat maupun di daerah. "Menteri dalam negeri akan menyampaikan instruksi menteri dalam negeri kepada kepala daerah terkait dengan operasionalisasi dari UU Cipta Kerja," ujar Airlangga.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat akibat penyusunannya yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

MK memerintahkan kepada pemerintah dan DPR RI selaku pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dalam waktu 2 tahun. Bila tidak, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Selama 2 tahun ke depan ketika pembentukan UU Cipta Kerja masih dilakukan perbaikan, pemerintah dilarang mengeluarkan kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja dan dilarang mengeluarkan aturan pelaksana baru. (sap)