AMERIKA SERIKAT

Airbnb Dukung Proposal Pajak Digital OECD

Muhamad Wildan | Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:05 WIB
Airbnb Dukung Proposal Pajak Digital OECD

Ilustrasi. (DDTCNews)

SAN FRANCISCO, DDTCNews—Korporasi marketplace asal AS, Airbnb, Inc. mendukung proposal pemajakan ekonomi digital atau Pillar 1: Unified Approach dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menurut Airbnb, konsensus global pemajakan ekonomi digital sangat diperlukan dalam rangka menjembatani perbedaan perlakuan pajak antaryurisdiksi serta merevisi ketentuan pajak yang sudah usang.

"Kami mendukung agenda reformasi pajak OECD. Sistem perpajakan internasional yang saat ini berlaku sudah berumur hampir satu abad dan tidak mengakomodir ekonomi digital," tulis Airbnb dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (12/8/2020).

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Untuk menciptakan sistem pajak yang efektif dan efisien, Airbnb berpandangan sistem perpajakan internasional harus berlaku secara konsisten dan seragam di seluruh yurisdiksi atau negara sekaligus harus mudah untuk dipatuhi.

Dengan urgensi ini, Airbnb berharap negara-negara yang turut terlibat dalam negosiasi proposal Pillar 1: Unified Approach bisa segera menemukan kesamaan dan menyepakati proposal ini.

Airbnb juga berharap negara-negara tidak mengeluarkan kebijakan pajak secara unilateral. Untuk diketahui, OECD sedang dalam proses untuk menyelesaikan blueprint proposal Pillar 1 sebelum Oktober 2020.

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Blueprint ini akan menjadi landasan pembahasan Pillar 1 pada pertemuan negara anggota Inclusive Framework pada Oktober 2020. Meski pembahasan terus berlanjut, kesepakatan politik atas Pillar 1 masih belum menunjukkan titik temu.

Hal ini dikarenakan negara besar seperti Amerika Serikat (AS) keberatan dengan proposal Pillar 1 dan mengusulkan adanya safe harbour approach dan mengusulkan penundaan negosiasi pajak digital.

Keengganan AS untuk melanjutkan pembahasan proposal Pillar 1 ini pun mendapatkan kecaman dari negara-negara Eropa yang menilai solusi pemajakan ekonomi digital perlu segera disepakati dan diimplementasikan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP