Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

BERN, DDTCNews – Pemerintah Swiss akan melakukan amendemen undang-undang dasar sebagai upaya untuk mengimplementasikan pajak korporasi minimum global pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Pemerintah menyatakan adopsi pajak minimum global melalui amendemen konstitusi diperlukan agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan pada 1 Januari 2024. Tak ketinggalan, pemerintah juga akan menyiapkan aturan peralihan.

"Landasan hukum pajak korporasi minimum global disiapkan sesuai dengan proses legislasi yang normal dan tanpa ada tekanan waktu," tulis Pemerintah Swiss dalam keterangan resmi seperti dikutip dari Tax Notes International, Senin (17/1/2022).

Amendemen konstitusi diperlukan guna mengadopsi Pilar 2 mengingat setiap negara bagian memiliki kewenangan atas tarif pajak. Dengan adanya pajak korporasi minimum global maka parlemen harus melakukan intervensi atas tarif pajak tersebut.

Mengingat pajak korporasi minimum global hanya berlaku atas korporasi multinasional dan tidak berlaku atas perusahaan berskala sedang serta domestik, ketentuan tersebut juga berpotensi melanggar prinsip equal treatment yang tertuang pada konstitusi.

Dengan amendemen konstitusi, parlemen nantinya dapat menetapkan undang-undang mengenai pajak minimum yang mengikat atas seluruh negara bagian.

Dalam penerapannya, pajak minimum dengan tarif 15% rencananya akan dikenakan atas korporasi multinasional dengan pendapatan global senilai EUR750 juta atau lebih tinggi.

Lebih lanjut, top-up tax nantinya akan dipungut negara bagian, bukan pemerintah pusat. Selain itu, tambahan penerimaan yang diterima negara bagian juga akan dibagikan sesuai dengan skema fiscal equalization yang berlaku.

Setiap negara bagian memiliki kedaulatan untuk membuat kebijakan tertentu di yurisdiksinya masing-masing guna menjaga daya saingnya sebagai lokasi bisnis. (rig)