Ada Potensi Peningkatan Sengketa Pajak, Begini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Dinamika sistem pajak pada 2022 diproyeksi akan makin dinamis seiring dengan adanya agenda reformasi dan pemberian insentif.

Pemerintah mengatakan dalam dinamika tersebut, ada perubahan peraturan yang terjadi. Umumnya, wajib pajak membutuhkan waktu agar familier dengan perubahan peraturan tersebut. Dalam prosesnya dapat terjadi perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah.

“Sehingga terdapat potensi peningkatan sengketa pajak. Untuk itu, mitigasi dilakukan dengan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif,” tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, dikutip pada Rabu (18/8/2021).

Seperti diketahui, sebagian agenda dari reformasi pajak telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu 1/2020) – yang telah diundangkan melalui UU 2/2020 – serta UU 11/2020.

Untuk melanjutkan reformasi pajak yang telah diagendakan serta mengoptimalkan penerimaan negara demi terwujudnya konsolidasi fiskal, pemerintah juga telah mengusulkan revisi kelima atas UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Revisi atas UU KUP dan ketentuan pajak lainnya yang tertuang dalam RUU tersebut diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang tertekan akibat pandemi Covid-19 serta terbatasnya kapasitas administrasi dan kebijakan pajak.

“Pelaksanaan reformasi perpajakan menemukan momentum yang tepat, di antaranya seiring dengan adanya tren pertumbuhan kelas menengah, tren digitalisasi aktivitas ekonomi, tren konsolidasi fiskal global melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, serta tren perpajakan global," tulis pemerintah.

Adapun beberapa poin penting dalam RUU KUP antara lain adanya ketentuan mengenai pengenaan sanksi atas putusan peninjauan kembali, asistensi penagihan pajak, tindak lanjut atas mutual agreement procedure (MAP), dan penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan ultimum remedium.

Kemudian, perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi, implementasi general anti avoidance rule (GAAR) dan alternative minimum tax (AMT), pengurangan fasilitas PPN, implementasi PPN multitarif dan kenaikan tarif PPN umum dari 10% ke 12%, serta pajak karbon.

Dengan adanya serangkaian reformasi pajak dan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, penerimaan pajak pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp1.262,92 triliun atau tumbuh 10,5% dibandingkan dengan outlook tahun ini. (kaw)