Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, DPRD Dorong Masyarakat Manfaatkan

PALANGKA RAYA, DDTCNews - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Kuwu Senilawati mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang hanya berlangsung hingga 17 Agustus 2022.

Kuwu mengatakan program pemutihan denda itu akan meringankan masyarakat yang memiliki tunggakan pajak. Dia juga berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

"Saya rasa kebijakan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terutama bagi mereka yang menunggak pajak," katanya, dikutip pada Senin (30/5/2022).

Kuwu menuturkan DPRD mengapresiasi langkah Pemprov Kalteng yang mengadakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kebijakan tersebut tak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga dapat meningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dia juga menyarankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan sosialisasi secara masif. Dia menilai perlu ada usaha lebih keras untuk memastikan informasi tentang program pemutihan sampai dan diikuti masyarakat di pelosok daerah.

Untuk itu, ia menyarankan Bapenda melakukan kolaborasi dengan pemerintah di level kabupaten/kota dan di bawahnya. Dengan strategi tersebut, lanjutnya, informasi program pemutihan pajak akan dapat menjangkau hingga ke seluruh pelosok daerah.

Di sisi lain, dia juga berharap masyarakat tidak menunda memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak yang terkumpul akan digunakan untuk merealisasikan program pembangunan di Provinsi Kalteng.

"Kami mengajak masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik demi pembangunan Kalteng agar makin baik ke depannya," ujarnya seperti dilansir kaltengtoday.com.

Pemprov Kalteng kembali mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk memeriahkan HUT ke-65. Program itu hanya diselenggarakan selama 3 bulan, mulai 17 Mei hingga 17 Agustus 2022.

Melalui Pergub 8/2022, pemprov memberikan insentif meliputi pembebasan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%, serta keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50%.

Tak hanya itu, pemprov juga menawarkan pembebasan pokok dan denda BBNKB II, dan pembebasan pajak progresif ketiga dan seterusnya. Ada pula program tax appreciation berupa diskon untuk pokok pajak kendaraan, khusus bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. (rig)