KOTA SEMARANG

Ada Diskon Pajak, Setoran PBB Moncer

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 Juli 2020 | 17:43 WIB
Ada Diskon Pajak, Setoran PBB Moncer

Ilustrasi. (DDTCNews)

SEMARANG, DDTCNews—Pemkot Semarang, Jawa Tengah menyebutkan setoran pajak bumi dan bangunan pedesaan & perkotaan (PBB-P2) sepanjang semester I/2020 mencapai Rp332,8 miliar, atau 80% dari target tahun ini sebesar Rp416 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Agus Wuryanto mengatakan realisasi setoran PBB-P2 yang positif tersebut juga menjadi salah satu penopang kinerja penerimaan daerah dalam paruh pertama tahun ini.

"Salah satu pajak daerah yang cukup mendongkrak pendapatan itu PBB-P2, di mana hingga akhir semester satu ini realisasinya sudah mencapai 80% dari target," katanya dikutip Kamis (23/7/2020).

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Agus menerangkan kinerja ciamik setoran PBB-P2 tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan insentif yang digulirkan Pemkot Semarang mulai April 2020 sampai dengan Juni 2020.

Insentif yang dimaksud berupa diskon atau pemangkasan pajak. Diskon PBB-P2 diberikan dengan rentang 5% hingga 15%. Diskon sebesar 15% diberikan untuk wajib pajak yang melunasi utang PBB-P2 pada April 2020.

Selanjutnya, diskon sebesar 10% diberikan untuk wajib pajak yang menyetorkan PBB-P2 terutang pada Mei 2020. Sementara itu, bagi wajib pajak yang membayar utang PBB-P2 pada Juni 2020 akan diberi diskon sebesar 5%.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Tak hanya itu, sekolah dan rumah sakit juga diberikan diskon PBB hingga 25%. Diskon PBB-P2 tersebut akan diberikan secara otomatis melalui sistem, tanpa perlu ada pengajuan permohonan.

Meski begitu, capaian kinerja PBB-P2 itu tidak diikuti dengan jenis pajak daerah lainnya. Misal, setoran pajak hotel dan restoran. Menurutnya, penerimaan untuk dua pajak daerah tersebut anjlok sekitar 60% ketimbang periode yang sama tahun lalu.

"Pendapatan restoran lebih tinggi sedikit. Namun secara overall turun 60% (yoy). Kami harap APBD Perubahan 2020 bisa ditambah lagi (pendapatan) khususnya dari sektor restoran," tutur Agus dikutip dari Jaga Berita.

Untuk diketahui, restoran dan hotel juga turut mendapatkan insentif pajak dari pemkot berupa keleluasaan pembayaran pajak untuk Masa April hingga Juni 2020 yang dapat dibayarkan sekaligus pada Juli 2020 tanpa dikenai denda keterlambatan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP