Ada 421 Kabupaten/Kota Belum Punya Perda PBG Turunan UU Cipta Kerja

MAKASSAR, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga saat ini masih ada banyak daerah yang belum memiliki perda persetujuan bangunan gedung (PBG).

Tercatat baru ada 87 dari total 508 kabupaten/kota yang telah menindaklanjuti pengusulan perda tentang PBG. Padahal, pembentukan perda tentang PBG merupakan amanat dari PP 16/2021 yang merupakan aturan turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Masih [terdapat] 421 kabupaten dan kota yang belum menindaklanjuti perda PBG, terutama terhadap 100 kabupaten/kota prioritas yang menjadi program strategis nasional penyiapan 1 juta rumah," ujar Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Makmur Marbun dalam keterangan resmi, Senin (14/2/2022).

Untuk diketahui, PBG sesungguhnya adalah pengganti dari izin mendirikan bangunan (IMB). IMB digantikan dengan PBG seiring dengan berlakunya UU Cipta Kerja.

Masalah PBG yang tak kunjung ditetapkan oleh pemda bersama DPRD sesungguhnya sudah sempat menjadi sorotan Kemendagri sebelumnya. Padahal, keberadaan perda mengenai PBG bakal memberikan landasan bagi pemda untuk memungut retribusi.

"Ada yang mengatakan susah membuat perda. Saya sangat paham, tetapi ternyata sudah ada daerah yang menyelesaikannya dengan cepat," ujar Plt. Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro pada Januari 2022.

Akibat perda mengenai PBG yang tak kunjung terbit, pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas rumah yang diberikan sejak tahun lalu juga turut mendapatkan hambatan.

Sebagaimana diatur pada Pasal 8 PMK 6/2022, pengusaha kena pajak (PKP) harus mendaftarkan rumah dengan insentif PPN DTP melalui aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapera paling lambat pada 31 Maret 2022.

Pendaftaran harus memuat rincian jumlah rumah yang sudah jadi 100% dan siap diserahterimakan, rincian jumlah rumah yang sedang dibangun dan siap diserahterimakan saat periode insentif, dan perkiraaan harga jual rumah.

Rumah bisa dinyatakan siap diserahterimakan bila sudah terdapat PBG atas bangunan tersebut. Akibat retribusi PBG belum diatur oleh pemda, PBG tak bisa diberikan. (sap)