Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
![[Academy]_Practical Course: SPT PPh Badan 2024 Batch 2_[7-Okt-24 - 22-Okt-24]_Top Artikel_Desktop](https://ddtc-cdn1.sgp1.digitaloceanspaces.com/banners/241007102034960x180-DDTCAcademy-SPTPPhBadan2024Batch2-TopArtikel-Desktop.webp)
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan orang pribadi yang berjualan secara online (seller online) dan memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun wajib membayar pajak.
Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat P2 Humas DJP Adella Septikarina menjelaskan orang pribadi yang telah melebihi batas omzet tersebut dapat memilih beberapa mekanisme untuk menghitung pajak terutangnya.
“Ketika dalam satu tahun penghasilan telah melewati Rp500 juta maka orang pribadi tersebut akan dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak ialah selisih setelah melewati batasan tertentu tersebut saja,” katanya dalam akun Instagram @DitjenPajak, dikutip pada Selasa (29/11/2022).
Terdapat 3 pilihan cara menghitung pajak untuk wajib pajak jika omzetnya masih kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Pertama, menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) UMKM sebesar 0,5% dikali omzet.
Kedua, menggunakan metode pembukuan dan dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Untuk wajib pajak badan tarif umum yang berlaku adalah sebesar 22%. Sementara itu, orang pribadi dikenai tarif pajak progresif. Saat ini, terdapat 5 lapisan tarif PPh Pasal 17.
Lapisan tarif yang dimaksud ialah penghasilan hingga Rp60 juta dikenai tarif 5%, di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta sebesar 15%, di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta sebesar 25%, di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar sebesar 30%, dan di atas Rp5 miliar sebesar 35%.
Ketiga, khusus untuk orang pribadi pengusaha tertentu, termasuk seller online, terdapat insentif untuk menggunakan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Namun, wajib pajak harus terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP terdaftar.
Untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun, lanjut Adella, diwajibkan untuk melakukan pembukuan dan dikenakan tarif pajak PPh Pasal 17 yang bersifat progresif. (Fikri/rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Batas Penghasilan PTKP, Omset 500 juta bg yg lkk usaha, UMR tidak dipungut PPh ps 21, yg tidak wajib bayar.. Dlm hal omset tentu ini diluar dari penghasilan...masih berasumsi..sedangkan Kebijakan seharus tegas.. krn jenis yg diusahakan tt berbeda keuntungannya, Juga dlm hal penetapan besaran PTKP yng belum scr realistis di terapkan...dgn pendekatan perhitungan dilapangan sesuai indeks ekonomi /biaya hidup (personal liveng allowance) diwilayahnya. Penting dilihat lebih dalam yi kebijakan pemajakan yang pukul rata ..dan dgn pendekatan pph final dasarnyapun dgn kira2. Sr konkrit sebaiknya valuasi ttg system pemajakan ... dgn lebih adil dan proposional... gk jadi beban masyarakat WP yg berpenghasilan rendah... juga thdp pelaku usaha (SMEs)..diartikan daya pikul masyakat bawah lebih berat dibanding mereka yang leluasa memakai fasilitas2 perpajakan yg sdh ada.. Hematnya perlu study pemajakan yg lebih realistis dan menghasilkan kebijakan yg adil scr proposional.
